Article

Ciputat. 15 Nopember 2011 Melaksanakan ibadah haji diwajibkan hanya satu kali seumur hidup. Selebihnya atau yang kedua dan seterusnya termasuk sunnah. Tapi haji dan umroh yang dilaksanakan bisa tertolak lantaran jamaah yang bersangkutan lalai mengeluarkan zakat. Wakil Kepala Badan Amil Zakat, Infaq Shadaqah (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta KH Zainuddin Yusuf mengatakan hal itu kepada Pelita

Ciputat, 14 Nopember 2011 Oleh H. Muchtar Zarkasyi, SH (Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI Pusat) Dalam sambutan di Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 27 Oktober 2011 pada Pengambilan Keputusan Tingkat II menjelang pengesahan RUU tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah menjadi Undang-Undang, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mewakili Pemerintah, menyatakan, “Oleh sebab itu,

Ciputat, 9 Nopmber 2011 Nashih Nashrullah Taraf hidup mustahik jadi lebih baik. JAKARTA — Pemberdayaan zakat diharapkan lebih banyak lagi diarahkan pada zakat produktif. Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengatakan zakat jenis ini mampu meningkatkan taraf hidup mustahik. Bagi dia, ini salah satu tantangan lembaga pengelola zakat setelah ditetapkannya Undang-Undang Zakat. Apalagi, filosofi zakat pada

Ciputat, 8 Nopember 2011 Keberadaan LAZ daerah seharusnya disyukuri oleh pemerintah. LAZ daerah lah yang dengan setia menambal lubang-lubang program ekonomi kerakyatan pemerintah yang dirasa sangat minim di pelosok negeri. Keberhasilan LAZ daerah membangun kepercayaan penderma (muzakki) adalah bukti sahih kerja LAZ daerah amat tunggu banyak orang. Lampung peduli, dengan kerja kerasnya selama empat tahun

Ciputat, 8 Nopember 2011  Nashih Nashrullah JAKARTA – Lembaga amil zakat (LAZ) segera mengajukan draf masukan kepada pemerintah sebagai perumusan rancangan peraturan pemerintah (RPP) untuk Undang-Undang Zakat. Ini respons sejumlah pasal dalam undang-undang tersebut yang multitafsir dan dinilai dapat menghambat pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang lebih baik. Ketua Umum Forum Zakat Ahmad Juwaini mengatakan, beberapa

Ciputat, 7 Nopember 2011 Amru Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor (Menanggapi Tulisan Yusuf Wibisono) Keputusan parlemen (DPR-RI) mengesahkan undang-undang tentang pengelolaan zakat yang baru harus disambut gembira. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang dalam mengupayakan revisi undang-undang ini untuk lebih baik. Umat Islam telah maksimal mengawal revisi undang-undang dengan

Ir. H. Adiwarman A. Karim, SE, MbA, Maep & A. Azhar Syarief Abstrak Tulisan ini merupakan bentuk apresiasi atas menjamurnya institusi zakat di tanah air. Fenomena unik itu kami coba analisa melalui kajian dan analisis yang bersifat argumentatif yang ditunjang dengan studi literatur yang bisa dipertanggungjawabkan. Tulisan ini diawali dengan memberikan sedikit kilas balik sejarah

Ciputat, 28 Oktober 2011 Revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 38 Tahun 1998 telah selesai. Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan revisi UU ini tanggal 27 Oktober 2011 kemarin. Ada beberapa hal penting yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah, terutama BAZNAS dalam menyikapi lahirnya UU Pengelolaan Zakat yang baru ini. Terutama terkait dengan pengaturan pembentukkan BAZNAS