Ciputat,26 Desember 2011 Reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah mulai merambah sektor kesejahteraan rakyak. Di antara sasaran pemerintah adalah, menuntaskan kesenjangan ekonomi di beberapa daerah. Kesenjangan yang cukup mencolok ada di Provinsi Papua. Anggota tim pengawas indipenden Reformasi Birokrasi Sofian Effendi mengatakan, kemiskinan di Papua sangat mengakar. Dia memperkirakan, tingkat kemiskinan Papua 50 kali lipat dibandingkan
Ciputat, 26 Desember 2011 Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola bersama Kementerian Agama setempat meluncurkan program gerakan sadar zakat di daerah itu guna memaksimalkan potensi zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat. Peluncuran tersebut dilakukan di Aula Pogombo Kantor Gubernur, Senin Siang, dirangkai dengan pelantikan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Sulawesi Tengah periode 2011-2014, Pengurus Masjid Agung Darussalam
Ciputat, 23 Desember 2011 Oleh M. Fuad Nasar “Rumah tangga muslim tidak boleh hancur oleh kemiskinan dan kemelaratan. Semua harus giat dan rajin mencari rezeki pada jalan yang halal. Yang kaya memberi karena Allah dan yang miskin menerima karena Allah.” Demikian dikatakan oleh Ibu Aisjah Dachlan (almh), salah satu tokoh badan penasihat perkawinan (BP4) dalam
Ciputat, 23 Desember 2011 Oleh : Damanhuri Zuhri Bertempat di aula serbaguna Pemda Kabupaten Bogor, Kamis (15/12), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor menggelar Muzakarah Ulama V dan seminar nasional bertema “Potensi, Permasalahan, dan Implementasi Zakat dalam Perspektif Nasional dan Daerah”. Seminar zakat ini menampilkan sejumlah tokoh nasional sebagai narasumber, yakni KH Ma’ruf Amin (MUI
Ciputat, 20 Desember 2011 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bertekad merampungkan rancangan peraturan daerah (raperda) zakat, infak, dan sedekah pada 2012. Pada 2013, diharapkan peraturan itu sudah dapat diterapkan. Raperda ini masuk dalam program legislasi tahun anggaran 2012 yang disetujui DPRD pada 11 Desember. Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum Setda Nusa Tenggara Barat (NTB) Agus
Harapan besar yang dibebankan kepada BAZNAS oleh UU Pengelolaan Zakat baru untuk mewujudkan pengelolaan zakat nasional yang akuntabel akan sulit terealisasi. Pengelolaan zakat di Indonesia mulai memasuki dimensi baru dalam pengaturannya. Setelah berlaku selama 12 tahun, akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2011, melalui Rapat Paripurna DPR, UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dicabut
Ciputat, 16 Desember 2011 Ketua Umum BAZNAS Prof DR KH Didin Hafifudin MS mengatakan, zakat bisa menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut dia sampaikan saat menjadi pembicara dalam acara Mudzakarah Ulama Ke-V dan Seminar Nasional MUI Kabupaten Bogor, di Gedung Serbaguna I, Kamis (15/12). Banyak potensi zakat yang saat ini belum tergali,
Ciputat. 16 Desember 2011 Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan 20 Badan/Lembaga sebagai penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam siaran persnya, Jumat (16/12) Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Dedi Rudaedi mengatakan hal tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 yang berlaku sejak tanggal
Ciputat, 14 Desember 2011 Carunia Mulya Firdausy Guru Besar dan Profesor Riset Bidang Kemiskinan LIPI Angka statistik kemiskinan resmi pemerintah yang menurun pada tahun ini menjadi 30,02 juta orang atau 12,49% dari jumlah penduduk Indonesia kembali banyak diragukan kebenarannya. Pasalnya, kenyataan kemiskinan dapat ditemui di setiap sudut-sudut Indonesia. Wakil Presiden Boediono sendiri sebenarnya
Ciputat, 14 Desember 2011 Kementerian Sosial sedang menyusun naskah Rancangan Undang Undang Corporate Social Responsibility (RUU CSR) sebagai salah satu upaya mengatasi kemiskinan. Sekretaris Jenderal Kemensos Toto Utomo dalam jumpa pers Indonesia CSR Award 2011 dan Konfernas III CFDC(Community Forum for Corporate Development )di Jakarta, Selasa, mengatakan, saat ini belum ada aturan yang tegas mengenai
