Ciputat, 1 Desember 2011 Pengurus Daerah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Aceh Utara meminta pemkab setempat meninjau ulang Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Mekanismes Pengelolaan Zakat. Karena PGRI menilai perbup tersebut tidak sesuai penerapannya. “Dalam Pasal 20 perbup itu disebutkan pemotongan gaji guru untuk zakat sejak 1 Mei 2011. Sedangkan pemotongan sudah
Forum Zakat (FOZ) sebagai wadah komunikasi antar lembaga zakat, baik berbasis pemerintah (BAZ) maupun masyarakat sipil (LAZ) mengadakan juga diskusi tentang UU Pengelolaan Zakat Tahun 2011. Acara yang diselenggarakan tanggal 24 Nopember 2011 diselenggarakan di Gedung Jakarta Media Center, Gedung Dewan Pers – Jakarta. Berikut hasil diskusinya]]>
Ciputat, 29 Nopember 2011 Dinamika wacana UU Pengelolaan Zakat Tahun 2011 terus bergulir. Sebagian Lembaga Amil Zakat (LAZ), terutama LAZ-LAZ yang belum mendapatkan pengakuan secara resmi melalui Kementrian Agama berusaha mendorong upaya Judicial Review (JR). Selain itu, wacana Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Agama yang kurang mengakomodir hal yang sama juga mendapatkan banyak kritikan.
Ciputat, 24 Nopember 2011 Tahun 2010 lalu, IMZ melakukan riset tentang peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Hasilnya adalah dari sebanyak 8 lembaga zakat yang dilakukan survey terhadap program-program pemberdayaan masyarakatnya, menunjukkan bahwa zakat mampu mengangkat kelompok miskin sebesar 10,79%. Tren kemampuan zakat mengurangi kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat Indonesia semakin mengalami peningkatan. Informasi yang direlease
Ciputat, 23 Nopember 2011 Munculnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat Infak dan Sodaqoh yang disahkan oleh pemerintah dinilai akan membunuh kreatifitas lembaga Amal Zakat (LAZ), karena dalam undang-undang itu menyebutkan, hanya BAZNAS sebagai lembaga regulator dan operator pengelolaan zakat. Hal ini disampaikan oleh Manager Program LAZISMuhammadiyah, Nanang Qodir. Diakui oleh Nanang, keberadaan UU itu tak akan mengurangi
Ciputat, 23 Nopember 2011 Draf rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan menteri agama (RPMA) Undang-Undang (UU) Zakat 2011 dinilai masih lemah. Kedua draf itu belum mewadahi, baik sebagai penjelas UU maupun mengakomodasi problematika perzakatan. Ketua Bidang Keanggotaan dan Jaringan Forum Zakat (FOZ), Deddy Wahyudi, mengatakan, sebagai penjelas UU, draf RPP malah tidak menje laskan
Ciputat, 22 Nopember 2011 Buruknya pembahasan dan interpretasi UU Pengelolaan Zakat yang baru saja disahkan tanggal 27 Oktober lalu sedikit terbuka lewat Zakat Roundtable Discussion yang digagas oleh IMZ bersama Dompet Dhuafa. Acara yang diselenggarakan tanggal 22 Nopember 2011 kemarin di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menghadirkan Rahman Amin dari FPKS DPR RI, Dr. Rohadi Abdul
Ciputat, 22 Nopember 2011 Buruknya pembahasan dan interpretasi UU Pengelolaan Zakat yang baru saja disahkan tanggal 27 Oktober lalu sedikit terbuka lewat Zakat Roundtable Discussion yang digagas oleh IMZ bersama Dompet Dhuafa. Acara yang diselenggarakan tanggal 22 Nopember 2011 kemarin di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menghadirkan Rahman Amin dari FPKS DPR RI, Dr. Rohadi Abdul
Ciputat, 22 Nopember 2011 Buruknya pembahasan dan interpretasi UU Pengelolaan Zakat yang baru saja disahkan tanggal 27 Oktober lalu sedikit terbuka lewat Zakat Roundtable Discussion yang digagas oleh IMZ bersama Dompet Dhuafa. Acara yang diselenggarakan tanggal 22 Nopember 2011 kemarin di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menghadirkan Rahman Amin dari FPKS DPR RI, Dr. Rohadi Abdul
Buruknya pembahasan dan interpretasi UU Pengelolaan Zakat yang baru saja disahkan tanggal 27 Oktober lalu sedikit terbuka lewat Zakat Roundtable Discussion yang digagas oleh IMZ bersama Dompet Dhuafa. Acara yang diselenggarakan tanggal 22 Nopember 2011 kemarin di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menghadirkan Rahman Amin dari FPKS DPR RI, Dr. Rohadi Abdul Fatah, S.Ag. dan Dr.