Abstrak Di antara problematika utama yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah masalah kemiskinan. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menganalisa secara empirik apakah zakat memiliki dampak terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan, dengan mengambil studi kasus Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Dompet Dhuafa Republika. Sejumlah 50 responden telah dipilih secara acak, diberi kuisioner,
Oleh : Tuti Alawiyah Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perbuatan beramal oleh umat Islam Indonesia serta faktor-faktor yang berhubungan dengan besarnya pemberian. Data diperoleh dari sebuah survei nasional terhadap filantropi bagi keadilan sosial dalam masyarakat muslim Indonesia sebagai bagian dari survei internasional terhadap filantropi masyarakat muslim dunia. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan
Abstrak Zakat punya peran penting dalam keuangan publik. Konsep “publik” dari zakat membuatnya menjadi sebuah lembaga khusus. Zakat dikenakan pada publik muslim dan disalurkan kembali hanya pada publik muslim. Zakat juga memiliki karakter politik dan karakter ritual. Terutama berkaitan dengan harta benda yang dapat disembunyikan dengan mudah. Ini juga menjadi penjelasan mengapa Abu Bakar tidak
Ciputat, 21 Oktober 2011 Nashih Nashrullah Mereka dibekali keterampilan menemukan solusi masalah di tempat dakwahnya. JAKARTA – Potensi dai tak sebatas memberikan dakwah, tetapi juga dapat memberdayakan masyarakat di sekitarnya, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun pemberdayaan sosial. Sayangnya, kata Direktur Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) Nana Mintarti, ini belum tergarap maksimal. Pegiat dakwah belum
Ciputat, 20 Oktober 2011 Lembaga pengelola zakat kini sudah memiliki standar akuntansi, yang terangkum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Ini mengandung aturan pembuatan laporan keuangan yang mulai disosialisasikan pada Rabu (19/10). Ketua Umum Forum Zakat (FOZ) Ahmad Juwaini mengatakan, PSAK ini dinanti kehadirannya sejak 2007. PSAK 109 khusus membahas dana zakat dan infak.
Ciputat, 18 Oktober 2011 Nashih Nashrullah Pemerintah dan DPR menyepakati pentingnya memperbanyak porsi peraturan pemerintah dibandingkan peraturan menteri dalam pelaksanaan Undang-Undang Zakat yang baru kelak. Kesepakatan dicapai dalam rapat kerja panitia kerja (panja) pemerintah dan Komisi VIII DPR, Senin (17/10). “Tak ada lagi masalah krusial yang diperdebatkan,” kata Ketua Komisi VIII, Abdul Kadir Karding. Belum
Ciputat, 14 Oktober 2011 Nashih Nashrullah Pengesahan ditargetkan saatparipurna pada 18 Oktober mendatang. JAKARTA –– Uji publik rancangan undang-undang zakat, infak, dansedekah selesai dilakukan pada pekan lalu. Pelaksanaannya berlangsung ditiga wilayah, yaitu Aceh, Gorontalo,dan Jawa Barat. Ketua Umum BadanAmil Zakat Nasional (Baznas), Didin Hafidhuddin, mengatakan rekomendasi utamanya adalah menjabarkan undang-undang ini kelak ke dalam
Ciputat, 14 Oktober 2011 “Agar program pemberdayaan dapat memberikan manfaat optimal dan mampu memberi manfaat dalam jangka panjang, lembaga zakat harus menemukenali permasalahan di masyarakat secara langsung dan melibatkan masyarakat secara penuh” Pemberdayaan: Pelibatan masyarakat secara penuh secara penuh dan utuh Sebagai lembaga yang memiliki tujuan sosial, lembaga zakat kini kian mulai menyadari bahwa program-program
Prof KH Ali Yafie Tujuan Zakat Berangsur-angsurUntuk Mengurangi Kemiskinan Kita patut bersyukur perkembangan zakat terus mengalami kemajuan setelah lahirnya Undang-Undang Zakat No. 38 Tahun 1999. Dulu, penanganan dan pengelolaan zakat memakai sistem tradisional, misalnya orang per orang. Sekarang, zakat sudah diurus oleh badan maupun lembaga amil zakat yang amanah dan profesional, dengan menggunakan sistem modern.
Ciputat, 7 Oktober 2011 Oleh M. Fuad Nasar, M.Sc Telah dipahami secara luas bahwa zakat merupakan kewajiban keagamaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari syariah dan keislaman seseorang. Secara pasti telah ditetapkan nishab (batas harta yang wajib dizakati), kadar zakat yang harus dikeluarkan, syarat-syarat, waktu, dan cara pembayarannya. Dalam pelaksanaan hukum zakat terdapat tiga unsur,
