Ciputat, 7 Nopember 2011 Amru Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor (Menanggapi Tulisan Yusuf Wibisono) Keputusan parlemen (DPR-RI) mengesahkan undang-undang tentang pengelolaan zakat yang baru harus disambut gembira. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang dalam mengupayakan revisi undang-undang ini untuk lebih baik. Umat Islam telah maksimal mengawal revisi undang-undang dengan
Ir. H. Adiwarman A. Karim, SE, MbA, Maep & A. Azhar Syarief Abstrak Tulisan ini merupakan bentuk apresiasi atas menjamurnya institusi zakat di tanah air. Fenomena unik itu kami coba analisa melalui kajian dan analisis yang bersifat argumentatif yang ditunjang dengan studi literatur yang bisa dipertanggungjawabkan. Tulisan ini diawali dengan memberikan sedikit kilas balik sejarah
Ciputat, 28 Oktober 2011 Revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 38 Tahun 1998 telah selesai. Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan revisi UU ini tanggal 27 Oktober 2011 kemarin. Ada beberapa hal penting yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah, terutama BAZNAS dalam menyikapi lahirnya UU Pengelolaan Zakat yang baru ini. Terutama terkait dengan pengaturan pembentukkan BAZNAS
Ciputat, 26 Oktober 2011 Oleh Gusfahmi, SE., MA. Abstrak Zakat dan pajak merupakan dua instrumen penting dalam negara. Keduanya dapat dipakai untuk memindahkan kekayaan, dari orang kaya kepada orang miskin dan sumber pendapatan negara. Fungsi sebagai sumber pendapatan sudah berjalan, namun fungsi pemindahan kekayaan tampaknya belum. Akibatnya, jumlah orang miskin di Indonesia selalu meningkat. Padahal
Abstrak Di antara problematika utama yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah masalah kemiskinan. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menganalisa secara empirik apakah zakat memiliki dampak terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan, dengan mengambil studi kasus Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Dompet Dhuafa Republika. Sejumlah 50 responden telah dipilih secara acak, diberi kuisioner,
Oleh : Tuti Alawiyah Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perbuatan beramal oleh umat Islam Indonesia serta faktor-faktor yang berhubungan dengan besarnya pemberian. Data diperoleh dari sebuah survei nasional terhadap filantropi bagi keadilan sosial dalam masyarakat muslim Indonesia sebagai bagian dari survei internasional terhadap filantropi masyarakat muslim dunia. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan
Abstrak Zakat punya peran penting dalam keuangan publik. Konsep “publik” dari zakat membuatnya menjadi sebuah lembaga khusus. Zakat dikenakan pada publik muslim dan disalurkan kembali hanya pada publik muslim. Zakat juga memiliki karakter politik dan karakter ritual. Terutama berkaitan dengan harta benda yang dapat disembunyikan dengan mudah. Ini juga menjadi penjelasan mengapa Abu Bakar tidak
Ciputat, 21 Oktober 2011 Nashih Nashrullah Mereka dibekali keterampilan menemukan solusi masalah di tempat dakwahnya. JAKARTA – Potensi dai tak sebatas memberikan dakwah, tetapi juga dapat memberdayakan masyarakat di sekitarnya, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun pemberdayaan sosial. Sayangnya, kata Direktur Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) Nana Mintarti, ini belum tergarap maksimal. Pegiat dakwah belum
Ciputat, 20 Oktober 2011 Lembaga pengelola zakat kini sudah memiliki standar akuntansi, yang terangkum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Ini mengandung aturan pembuatan laporan keuangan yang mulai disosialisasikan pada Rabu (19/10). Ketua Umum Forum Zakat (FOZ) Ahmad Juwaini mengatakan, PSAK ini dinanti kehadirannya sejak 2007. PSAK 109 khusus membahas dana zakat dan infak.
Ciputat, 18 Oktober 2011 Nashih Nashrullah Pemerintah dan DPR menyepakati pentingnya memperbanyak porsi peraturan pemerintah dibandingkan peraturan menteri dalam pelaksanaan Undang-Undang Zakat yang baru kelak. Kesepakatan dicapai dalam rapat kerja panitia kerja (panja) pemerintah dan Komisi VIII DPR, Senin (17/10). “Tak ada lagi masalah krusial yang diperdebatkan,” kata Ketua Komisi VIII, Abdul Kadir Karding. Belum
