Ciputat, 24 Agustus 2011 Nashih Nashrullah Pemetaan distribusi mustahik masih jadi masalah. JAKARTA – Peta kemiskinan memperihatkan adanya surplus muzaki (orang wajib zakat) dan surplus mustahik (orang yang berhak menerima zakat) di sejumlah provinsi. Karena itu, diperlukan subsidi silang zakat antardaerah untuk memaksimalkan potensi zakat. Hal tersebut disampaikan peneliti dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas
Ciputat, 22 Agustus 2011 Bagi Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) KH Didin Hafidhudhin, defisit APBN ikut menjadi keprihatinannya. Ia menyarankan salah satu cara meringankan beban APBN adalah melalui zakat.Ketua Umum BAZNAS Didin Hafidhuddin menjelaskan, zakat memiliki dua manfaat bagi perekonomian negara. Pertama adalah melalui koordinasi yang baik antara otoritas zakat dengan otoritas pajak
Ciputat, 22 Agustus 2011 Oleh: Ni’matul Abadiah Ketua Kaderisasi Forum Lingkar Pena (FLP) Banjarmasin Mengapa BAZ belum populer dalam ‘menyalurkan’ zakat? Apakah dikarenakan adanya banyak bertebaran LAZ yang Non Government Organization (NGO) di mana-mana sehingga BAZ kalah saing ‘ketenaran’nya di masyarakat? Seyogyanya tidak. Tak perlu ada persaingan sesama lembaga-lembaga Islam. Apakah dikarenakan BAZ kurang transaparansi
Ciputat, 18 Agustus 2011 “Tetapkan rancang bangun pengelolaan zakat mengingat potensinya sangat besar. Tentukan siapa yang menjadi regulator dan pengawas” INDONESIA merupakan negara yang jumlah pemeluk Islamnya terbesar di dunia. Pertumbuhan ekonominya relatif baik, meskipun dilihat secara nasional kaitannya dengan prestasi kerja pemerintah, masih harus bekerja lebih keras lagi. Apalagi ketika korupsi masih menjadi hantu
Ciputat, 15 Agustus 2011 Oleh : Anggito Abimanyu Di negara dengan mayoritas Muslim seperti di Indonesia, pengumpulan zakat memiliki potensi yang besar, tapi hingga saat ini zakat belum mempunyai peran yang cukup besar dalam menangani masalah sosial, ekonomi, dan fakir miskin. Bagi umat Islam yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib zakat, salah satu kewajibannya (rukun
Ciputat, 3 Agustus 2011 Nana Mintarti Zakat di Indonesia mengalami kebangkitan di tangan masyarakat sipil pada tahun 1990-an. Era ini kemudian dikenal menjadi era pengelolaan zakat secara profesional-modern berbasis prinsip-prinsip manajemen dan tata kelola organisasi yang baik. Sejak era inilah kemudian potensi zakat di Indonesia mulai tergali dengan dampak yang semakin signifikan dan meluas. Titik
Ciputat, 20 Mei 2011 Reformasi sudah berjalan 13 tahun. Namun, kemiskinan masih melilit bangsa ini walaupun era reformasi telah mengalami pergantian kepemimpinan sampai tiga kali. Badan Pusat Statistik (BPS) tanggal 1 Juli 2010 merilis data kemiskinan di Indonesia pada Maret 2009 mencapai 31.02 juta (13.33 persen dari total penduduk) dengan garis kemiskinan sebesar Rp211.726 per
Ciputat, 20 Mei 2011 Kata kemandirian, sebetulnya tak akan lepas dari sebuah ikhtiar yang disiapkan sebelum keadaan mandiri ditegakkan. Proses itu adalah insentif pengetahuan. Sebuah model pemberdayaan yang diinisiasi Dompet Dhuafa untuk membangkitkan kemandirian para kalangan putus sekolah dan pendidikan rendah kini terus dikembangkan lembaga jejaring Dompet Dhuafa yakni Institut Kemandirian. Pendek kata, inilah “sekolah”
Ciputat, 18 Mei 2011 Oleh Irfan Syauqi Beik, PhD (Staf Khusus BAZNAS) Salah satu aspek penting yang harus dikembangkan dalam pembangunan zakat ke depan adalah memperkuat sinergi antarstafce-holder (pemangku kepentingan), terutama dalam hal penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Sinergi ini tidak hanya dilakukan dalam konteks domestik, namun harus pula dilakukan dalam konteks internasional. Berangkat dari upaya
Ciputat, 16 Mei 2011 Babak baru bidang kesehatan segera terwujud. Problem kesehatan bagi masyarakat dhuafa telah banyak diupayakan untuk mereduksi kompleksitas kasus kesehatan. Tidak untuk satu, dua, sepuluh, atau seribu, bahkan sudah mencapai jutaan jiwa dibantu difasilitasi akses kemudahan pelayanan kesehatan. Sebut saja, Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) yang dijalankan pemerintah melalui kepesertaan
