Ciputat, 6 Desember 2011 Terhitung Januari 2012 seluruh PNS di Pekanbaru setuju gajinya dipotong gaji 2,5 persen sebagai zakat. “Jangan dibilang sebagai pemotongan tidak jelas, karena ini adalah zakat yang memang wajib hukumnya dikeluarkan khusus PNS Muslim,” kata Sekretaris Kota Pekanbaru M Wardan di Pekanbaru. Untuk pemotongan tersebut, Pemko mempersiapkan regulasi dan aturan untuk pelaksanaan,
Ciputat, 5 Desember 2011 Baznas dan Dompet Dhuafa akan menambah jangkauan penerima manfaat. Terhambatnya akses pendidikan bagi kalangan tak mampu mengundang perhatian besar lembaga-lembaga amil zakat (LAZ). Program-program di bidang pendidikan digulirkan agar kaum lemah itu dapat merasakan bangku sekolah. Setidaknya, ada dua entitas LAZ yang memberikan perhatian pada program pendidikan, yaitu Badan Amil Zakat
Ciputat, 5 Desember 2011 Lemahnya dukungan pemerintah menjadi salah satu faktor tidak maksimalnya pemanfaatan potensi Zakat di Indonesia. Menurut Akhmadi Sumaryanto, Ketua Bazas Kabupaten Tanggamus, Senin (5/12), kondisi tersebut sangat kontras bila dibandingkan dengan Negara Malaysia yang memiliki jumlah penduduk muslim jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Indonesia. Menurutnya, di Malaysia pembayaran zakat mejadi kewajiban bagi
Ciputat, 2 Desember 2011 Baitul Mal Provinsi Aceh bekerjasama dengan Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh, Rabu (30/11) menggelar sosialisasi dan seminar tentang zakat profesi. Acara yang digelar di Aula Dinas Syariat Islam Aceh itu diikuti 40 santri dari dayah salafiyah yang ada di Kota Banda Aceh. Direktur PKPM Aceh, Dr Mujiburrahman M.Ag menyebutkan
Ciputat, 1 Desember 2011 Pengurus Daerah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Aceh Utara meminta pemkab setempat meninjau ulang Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Mekanismes Pengelolaan Zakat. Karena PGRI menilai perbup tersebut tidak sesuai penerapannya. “Dalam Pasal 20 perbup itu disebutkan pemotongan gaji guru untuk zakat sejak 1 Mei 2011. Sedangkan pemotongan sudah
Forum Zakat (FOZ) sebagai wadah komunikasi antar lembaga zakat, baik berbasis pemerintah (BAZ) maupun masyarakat sipil (LAZ) mengadakan juga diskusi tentang UU Pengelolaan Zakat Tahun 2011. Acara yang diselenggarakan tanggal 24 Nopember 2011 diselenggarakan di Gedung Jakarta Media Center, Gedung Dewan Pers – Jakarta. Berikut hasil diskusinya]]>
Ciputat, 29 Nopember 2011 Dinamika wacana UU Pengelolaan Zakat Tahun 2011 terus bergulir. Sebagian Lembaga Amil Zakat (LAZ), terutama LAZ-LAZ yang belum mendapatkan pengakuan secara resmi melalui Kementrian Agama berusaha mendorong upaya Judicial Review (JR). Selain itu, wacana Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Agama yang kurang mengakomodir hal yang sama juga mendapatkan banyak kritikan.
Ciputat, 24 Nopember 2011 Tahun 2010 lalu, IMZ melakukan riset tentang peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Hasilnya adalah dari sebanyak 8 lembaga zakat yang dilakukan survey terhadap program-program pemberdayaan masyarakatnya, menunjukkan bahwa zakat mampu mengangkat kelompok miskin sebesar 10,79%. Tren kemampuan zakat mengurangi kemiskinan yang dialami sebagian masyarakat Indonesia semakin mengalami peningkatan. Informasi yang direlease
Ciputat, 23 Nopember 2011 Munculnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat Infak dan Sodaqoh yang disahkan oleh pemerintah dinilai akan membunuh kreatifitas lembaga Amal Zakat (LAZ), karena dalam undang-undang itu menyebutkan, hanya BAZNAS sebagai lembaga regulator dan operator pengelolaan zakat. Hal ini disampaikan oleh Manager Program LAZISMuhammadiyah, Nanang Qodir. Diakui oleh Nanang, keberadaan UU itu tak akan mengurangi
Ciputat, 23 Nopember 2011 Draf rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturan menteri agama (RPMA) Undang-Undang (UU) Zakat 2011 dinilai masih lemah. Kedua draf itu belum mewadahi, baik sebagai penjelas UU maupun mengakomodasi problematika perzakatan. Ketua Bidang Keanggotaan dan Jaringan Forum Zakat (FOZ), Deddy Wahyudi, mengatakan, sebagai penjelas UU, draf RPP malah tidak menje laskan
