Ciputat, 16 Nopember 2011 Mantan Ketua Pansus Perda Zakat Muhtadi Muntaha kesal, lantaran Perda Zakat yang sudah disahkan sejak 13 Maret 2011, hingga kini tak kunjung diimplementasikan. Bahkan, kepengurusan Bazad (Badan Amil Zakat Daerah) belum juga dibentuk mengaplikasikan isi Perda. “Saya lihat gak ada niat tulus dari pemerintah untuk menerapkan Perda ini. Padahal inikan sudah
Ciputat. 15 Nopember 2011 Melaksanakan ibadah haji diwajibkan hanya satu kali seumur hidup. Selebihnya atau yang kedua dan seterusnya termasuk sunnah. Tapi haji dan umroh yang dilaksanakan bisa tertolak lantaran jamaah yang bersangkutan lalai mengeluarkan zakat. Wakil Kepala Badan Amil Zakat, Infaq Shadaqah (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta KH Zainuddin Yusuf mengatakan hal itu kepada Pelita
Ciputat, 14 Nopember 2011 Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Sumut menggencarkan gerakan masyarakat (gemar) berzakat, berinfak dan bersedekah jadi muatan lokal pada sekolah-sekolah. Gerakan itu dimaksudkan selain sebagai bentuk sosialisasi Bazda, tetapi juga pengenalan akan zakat, infak dan sedekah. Ketua Bazda Sumut Amansyah Nasution mengatakan, ke depan pihaknya akan mengembangkan gerakan sadar zakat, tidak hanya
Ciputat, 14 Nopember 2011 Oleh H. Muchtar Zarkasyi, SH (Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI Pusat) Dalam sambutan di Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 27 Oktober 2011 pada Pengambilan Keputusan Tingkat II menjelang pengesahan RUU tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah menjadi Undang-Undang, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mewakili Pemerintah, menyatakan, “Oleh sebab itu,
Ciputat, 9 Nopmber 2011 Nashih Nashrullah Taraf hidup mustahik jadi lebih baik. JAKARTA — Pemberdayaan zakat diharapkan lebih banyak lagi diarahkan pada zakat produktif. Wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengatakan zakat jenis ini mampu meningkatkan taraf hidup mustahik. Bagi dia, ini salah satu tantangan lembaga pengelola zakat setelah ditetapkannya Undang-Undang Zakat. Apalagi, filosofi zakat pada
Ciputat, 8 Nopember 2011 Keberadaan LAZ daerah seharusnya disyukuri oleh pemerintah. LAZ daerah lah yang dengan setia menambal lubang-lubang program ekonomi kerakyatan pemerintah yang dirasa sangat minim di pelosok negeri. Keberhasilan LAZ daerah membangun kepercayaan penderma (muzakki) adalah bukti sahih kerja LAZ daerah amat tunggu banyak orang. Lampung peduli, dengan kerja kerasnya selama empat tahun
Ciputat, 8 Nopember 2011 Nashih Nashrullah JAKARTA – Lembaga amil zakat (LAZ) segera mengajukan draf masukan kepada pemerintah sebagai perumusan rancangan peraturan pemerintah (RPP) untuk Undang-Undang Zakat. Ini respons sejumlah pasal dalam undang-undang tersebut yang multitafsir dan dinilai dapat menghambat pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang lebih baik. Ketua Umum Forum Zakat Ahmad Juwaini mengatakan, beberapa
Ciputat, 7 Nopember 2011 Amru Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor (Menanggapi Tulisan Yusuf Wibisono) Keputusan parlemen (DPR-RI) mengesahkan undang-undang tentang pengelolaan zakat yang baru harus disambut gembira. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang dalam mengupayakan revisi undang-undang ini untuk lebih baik. Umat Islam telah maksimal mengawal revisi undang-undang dengan
04 Nopember 2011 Pemerintah mempersilahkan adanya rencana gugutan uji materiil terhadap Undang Undang (UU) Zakat. Namun demikian pemerintah saat ini sedang mempersiapkan draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA) sebagai implementasi UU Zakat yang telah disahkan. ”Judicial Review itu monggo karena itu hak privasi,” kata Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama, Rohadi
Ir. H. Adiwarman A. Karim, SE, MbA, Maep & A. Azhar Syarief Abstrak Tulisan ini merupakan bentuk apresiasi atas menjamurnya institusi zakat di tanah air. Fenomena unik itu kami coba analisa melalui kajian dan analisis yang bersifat argumentatif yang ditunjang dengan studi literatur yang bisa dipertanggungjawabkan. Tulisan ini diawali dengan memberikan sedikit kilas balik sejarah
