Ciputat, 8 Nopember 2011 Nashih Nashrullah JAKARTA – Lembaga amil zakat (LAZ) segera mengajukan draf masukan kepada pemerintah sebagai perumusan rancangan peraturan pemerintah (RPP) untuk Undang-Undang Zakat. Ini respons sejumlah pasal dalam undang-undang tersebut yang multitafsir dan dinilai dapat menghambat pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang lebih baik. Ketua Umum Forum Zakat Ahmad Juwaini mengatakan, beberapa
Ciputat, 7 Nopember 2011 Amru Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor (Menanggapi Tulisan Yusuf Wibisono) Keputusan parlemen (DPR-RI) mengesahkan undang-undang tentang pengelolaan zakat yang baru harus disambut gembira. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang dalam mengupayakan revisi undang-undang ini untuk lebih baik. Umat Islam telah maksimal mengawal revisi undang-undang dengan
04 Nopember 2011 Pemerintah mempersilahkan adanya rencana gugutan uji materiil terhadap Undang Undang (UU) Zakat. Namun demikian pemerintah saat ini sedang mempersiapkan draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA) sebagai implementasi UU Zakat yang telah disahkan. ”Judicial Review itu monggo karena itu hak privasi,” kata Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama, Rohadi
Ir. H. Adiwarman A. Karim, SE, MbA, Maep & A. Azhar Syarief Abstrak Tulisan ini merupakan bentuk apresiasi atas menjamurnya institusi zakat di tanah air. Fenomena unik itu kami coba analisa melalui kajian dan analisis yang bersifat argumentatif yang ditunjang dengan studi literatur yang bisa dipertanggungjawabkan. Tulisan ini diawali dengan memberikan sedikit kilas balik sejarah
Ciputat, 28 Oktober 2011 Revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 38 Tahun 1998 telah selesai. Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan revisi UU ini tanggal 27 Oktober 2011 kemarin. Ada beberapa hal penting yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah, terutama BAZNAS dalam menyikapi lahirnya UU Pengelolaan Zakat yang baru ini. Terutama terkait dengan pengaturan pembentukkan BAZNAS
Ciputat, 28 Oktober 2011 Undang-Undang Zakat yang baru saja diparipurnakan DPR, Kamis (27/10), dinilai akan menyulitkan umat Islam untuk melaksanakan rukun Islam yang keempat. UU ini mewajibkan pembayaran zakat harus kepada amil dari lembaga amil zakat yang terdaftar. Pasal 38 undang-undang tersebut menyebutkan setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan,
Ciputat, 27 Oktober 2011 Pengungkapan kasus dugaan penggelapan dana Badan Amil Zakat (Bazda) Kampar tak kunjung menemui titik terang. Sejak dilaporkan Juni 2011 lalu, pengembangan kasus ini masih tersendat di tingkat penyelidikan Mapolda Riau. Kasat II Reskrim Polda Riau, Komisaris Bayu Aji menyatakan, upaya Polda Riau mengungkap kasus dalam Bazda itu terbentur pada sikap Inspektorat
Merancang perencanaan strategis organisasi pengelola zakat Gedung IMZ, Ciputat, 22-24 Nopember 2011 Perencanaan strategis organisasi menjadi dasar bagi organisasi dalam menentukan sasaran utama dan kerangka waktu dalam mencapainya. Dalam hal ini rencana strategis menjadi petunjuk bagi suatu organisasi dalam menentukan kerja 3 sampai 5 tahun ke depan. Mengapa pelatihan ini penting? Rencana strategis menjadi alat
Ciputat, 26 Oktober 2011 Oleh Gusfahmi, SE., MA. Abstrak Zakat dan pajak merupakan dua instrumen penting dalam negara. Keduanya dapat dipakai untuk memindahkan kekayaan, dari orang kaya kepada orang miskin dan sumber pendapatan negara. Fungsi sebagai sumber pendapatan sudah berjalan, namun fungsi pemindahan kekayaan tampaknya belum. Akibatnya, jumlah orang miskin di Indonesia selalu meningkat. Padahal
Abstrak Di antara problematika utama yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah masalah kemiskinan. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menganalisa secara empirik apakah zakat memiliki dampak terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan, dengan mengambil studi kasus Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Dompet Dhuafa Republika. Sejumlah 50 responden telah dipilih secara acak, diberi kuisioner,
