Program Da’i Pemberdaya yang diinisiasi oleh IMZ dan LAZNAS BSM kini telah memasuki penilaian akhir proposal. Proposal program terbaik akan diumumkan pada tanggal 12 Januri 2012. Proposal terbaik tersebut nantinya akan dibiayai penuh oleh LAZNAS BSM sehingga lembaga yang proposalnya berhasil memenuhi kriteria logis dan sistematis tersebut akan melakukan sinergisasi program dengan pihak LAZNAS BSM.
Coming soon Rencana strategis merupakan alat manajerial untuk melakukan pedoman pengawasan kinerja serta evaluasi efektivitas kerja organisasi. Melalui rencana strategis, organisasi dapat mengetahui sasaran apa dan bagaimana cara untuk mencapainya dengan tenggat waktu yang disepakati bersama. Sehingga tolok ukur keberlangsungan organisasi sangat dipengaruhi oleh adanya rencana strategis organisasi. Terlebih dalam organisasi nirlaba, yang tentunya memiliki
Coming soon Usaha Mikro merupakan salah satu basis program pemberdayaan yang dilakukan oleh berbagai organisasi nirlaba. Bentuk usaha ini berupa penyediaan layanan keuangan untuk kalangan dengan penghasilan rendah, termasuk konsumen dan wiraswasta, yang secara tradisional tidak memiliki akses terhadap perbankan dan layanan terkait. Namun dalam praktiknya, program dengan basis usaha mikro seringkali lemah dalam perencanaan
Coming soon Sistematika dan kelogisan suatu program pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh proses perencanaan anggaran. Selayaknya pengetahuan dasar-dasar bagaimana mengelola keuangan, menyusun cashflow dari anggaran, menjadi bekal bagi staff pemberdayaan membuat anggaran program. Namun tak jarang program dibuat dengan anggaran yang bersifat reaktif dan pada akhirnya berpengaruh pada pencapaian target program. Melalui pelatihan ini, peserta akan
Ciputat,26 Desember 2011 Reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah mulai merambah sektor kesejahteraan rakyak. Di antara sasaran pemerintah adalah, menuntaskan kesenjangan ekonomi di beberapa daerah. Kesenjangan yang cukup mencolok ada di Provinsi Papua. Anggota tim pengawas indipenden Reformasi Birokrasi Sofian Effendi mengatakan, kemiskinan di Papua sangat mengakar. Dia memperkirakan, tingkat kemiskinan Papua 50 kali lipat dibandingkan
Ciputat, 26 Desember 2011 Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola bersama Kementerian Agama setempat meluncurkan program gerakan sadar zakat di daerah itu guna memaksimalkan potensi zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat. Peluncuran tersebut dilakukan di Aula Pogombo Kantor Gubernur, Senin Siang, dirangkai dengan pelantikan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Sulawesi Tengah periode 2011-2014, Pengurus Masjid Agung Darussalam
Ciputat, 23 Desember 2011 Oleh M. Fuad Nasar “Rumah tangga muslim tidak boleh hancur oleh kemiskinan dan kemelaratan. Semua harus giat dan rajin mencari rezeki pada jalan yang halal. Yang kaya memberi karena Allah dan yang miskin menerima karena Allah.” Demikian dikatakan oleh Ibu Aisjah Dachlan (almh), salah satu tokoh badan penasihat perkawinan (BP4) dalam
Ciputat, 23 Desember 2011 Oleh : Damanhuri Zuhri Bertempat di aula serbaguna Pemda Kabupaten Bogor, Kamis (15/12), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor menggelar Muzakarah Ulama V dan seminar nasional bertema “Potensi, Permasalahan, dan Implementasi Zakat dalam Perspektif Nasional dan Daerah”. Seminar zakat ini menampilkan sejumlah tokoh nasional sebagai narasumber, yakni KH Ma’ruf Amin (MUI
Ciputat, 20 Desember 2011 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bertekad merampungkan rancangan peraturan daerah (raperda) zakat, infak, dan sedekah pada 2012. Pada 2013, diharapkan peraturan itu sudah dapat diterapkan. Raperda ini masuk dalam program legislasi tahun anggaran 2012 yang disetujui DPRD pada 11 Desember. Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum Setda Nusa Tenggara Barat (NTB) Agus
Harapan besar yang dibebankan kepada BAZNAS oleh UU Pengelolaan Zakat baru untuk mewujudkan pengelolaan zakat nasional yang akuntabel akan sulit terealisasi. Pengelolaan zakat di Indonesia mulai memasuki dimensi baru dalam pengaturannya. Setelah berlaku selama 12 tahun, akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2011, melalui Rapat Paripurna DPR, UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dicabut
