Republika, Kamis 11 MAret 2010, halaman halaman 5 JAKARTA – Pemerintah menjanjikan kenaikan anggaran sekitar 10 sampai 15 persen per tahun untuk program pemberantasan kemiskinan yang bersifat khusus (targetted). Dukungan anggaran negara untuk pengentasan yang bersifat khusus pada tahun 2010 berjumlah Rp 55 triliun.
Republika, Senin, 15 Maret 2010, halaman 6 JAKARTA–Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menyatakan, anak terlantar di Indonesia yang usianya dibawah 18 tahun terus bertambah dan kini jumlahnya telah mencapai 5,4 juta.
Republika, Kamis 15 April 2010 Ketika dua janda perintis kemerdekaan Soetarti Soekarno dan mini Kuseini harus berurusan dengan hukum karena dianggap menyerobot lahan dan rumah Perum Pegadaian, tiba-tiba ada yang teringat akan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. R Soekarno, suami Soetarti, dan Ahmad Kuseini, suami Rusmini, adalah mantan Tentara Pelajar Indonesia yang dianugerahi pahlawan
JAKARTA – Upaya meningkatkan kualitas dan profesionalitas lembaga amil zakat (LAZ) terus dilakukan. Direktur Eksekutif Dompet Dhuafa Republika (DDR), Ahmad Juwaini, mengatakan, Amil Development Program (ADP) menjadi salah satu langkah yang ditempuh untuk meningkatkan profesionalitas LAZ. Menurut Juwaini, program ini merupakan pelatihan keahlian dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat. ”Mereka kelak akan siap bekerja secara profesional,
Transparansi LAZ akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. JAKARTA – Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diyakini tak akan menghambat kinerja lembaga amil zakat (LAZ). Sebab, menurut Komisioner Komisi Informasi Pusat, Abdul Rahman Ma’mun, selama ini program yang dijalankan LAZ berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip yang sama, juga diterapkan pada sistem pelaporan
Hidayatullah. com–Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Kota Padang, Sumatera Barat, tentang Pengelolaan Zakat, disahkan menjadi Perda dalam Sidang Paripurna DPRD, Senin (17/5). Dari enam fraksi di DPRD Kota Padang, empat di antaranya menyatakan menerima Ranperda tersebut untuk dijadikan Perda, masing-masing FPAN, Fraksi Demokrat, FPKS, dan Fraksi Partai Golkar. Dua fraksi tidak memberikan pendapat, sehingga Rapat Paripurna
Kesiapan Lembaga Filantropi Islam dalam Menjawab Tantangan UU KIP ]]>
Organisasi pengelola zakat (OPZ) dituntut mampu untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas organisasi. Hal itu terkait mulai diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP), sejak tanggal 1 Mei 2010 lalu. Undang-undang ini menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, sekaligus memberi tanggung jawab pada lembaga publik untuk menyediakannya bagi masyarakat. Organisasi pengelola zakat, baik LAZ maupun BAZ,
Managing Empowering Program Based on Education
