Medan – Asosiasi Organisasi Pengelola Zakat Indonesia (Forum Zakat) meminta DPR RI tetap melanjutkan pembahasan revisi UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pasalnya ada indikasi sebagian kalangan menginginkan agar revisi ini digagalkan karena benturan kepentingan. Ketua Umum Forum Zakat Ahmad Juwaini menyatakan, perkembangan revisi UU Zakat yang dibahas di Komisi VIII DPR ini
PALU. Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), lembaga riset zakat dan pemberdayaan independen di Jakarta, Selasa, 10 Agustus 2010 bekerjasama dengan Pusat Kajian Pengembangan Kawasan dan Masyarakat Universitas Tadulako/PKPKM-Untad, Palu, dan Yayasan Mitra Karya Membangun, Palu, menggelar seminar di Universitas Tadulako, Palu. Pembicara dalam seminar bertajuk “Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan Zakat Nasional”:
Besarnya jumlah penduduk miskin akan berpotensi menciptakan permasalahan sosial di antaranya penurunan kualitas sumber daya manusia, munculnya ketimpangan, dan kecemburuan sosial, terganggunya stabilitas sosial dan politik dan meningkatnya angka kriminalitas. Pada gilirannya, kondisi tersebut menghambat perkembangan ekonomi nasional dan menyulitkan Indonesia keluar dari ketertinggalan. Awalnya, pendapat umum ketika orang berbicara tentang kemiskinan sering kali yang
REPUBLIKA.CO.ID (27/7), JAKARTA–Rancangan Revisi Undang-undang (UU) No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat didorong segera ditetapkan. Demikian karena jumlah pengelola zakat di Indonesia meningkat dan membutuhkan regulasi serta payung hukum yang kuat. Menurut Menurut M Busro, anggota Komisi VIII DPR-RI, penetapan Revisi UU ini terkesan lambat disebabkan perdebatan panjang guna mencari format ideal pengelolaan zakat
Selasa, 27 Juli 2010 Ruang Auditorium Gedung Dewan Pers (Jakarta Media Center) Jalan Kebon Sirih Raya, No 32 – 34 Menteng, Jakarta Revisi Undang-Undang no. 38 tahun 1999 mengenai Pengelolaan Zakat (UUPZ) telah menjadi agenda kerja bersama banyak elemen masyarakat sipil, terutama kalangan penggiat zakat. DPR periode 2009-2014 pun menjadikan revisi UUPZ sebagai legislasi prioritas
Jakarta, bimasislam- Persoalan pengelolaan Zakat-Wakaf (ZISWA) masih menjadi isu menarik dalam pembangunan nasional bidang agama. Zakat-Wakaf (ZISWA) merupakan bagian dari agama yang potensial sebagai penopang perekonomian bangsa. Dengan demikian, maka pengelolaan Zakat-Wakaf yang baik akan menjadi salah satu titik sentral keberhasilan pembangunan bidang agama. Tema ini menjadi menu diskusi pada acara Sosialisasi Rentras Bimas Islam
Zakat merupakan kewajiban ummat Islam yang harus dilakukan, yang penghimpunan dan pengelolaannya dilakukan oleh amil sehingga dapat tersalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam prosesnya, tidak semua lembaga zakat memiliki banyak sumber daya manusia. Karena itu seringkali ditemui kesulitan-kesulitan terkait keterbatasan individu amil yang mengharuskan pengerjaan konsep hingga teknis yang ditangani secara bersamaan. Pada kondisi demikian, sangatlah
Republika, Kamis 25 Maret 2010, Halaman 5 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengataka implementasi program kesejahteraan rakyat masih ada yang belum baik. Penyebabnya adalah hubungan yang belum sinergis antara pemerintah pusat dan daerah. Masyarakat pun masih kurang mendapat sosialisasi atau penjelasan mengenai program kesra itu. `’Kemudian, implementasi dari jajaran pusat yang ada di daerah, seperti bank-bank
Republika, Rabu, 17 Maret 2010, halaman 4 Jakarta.Seusai Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Januari 2010 di Istana Negara, animo masyarakat untuk menjadi nazhir (penghimpun dan pengelola) wakaf uang semakin meningkat. Banyak sekali yayasan atau lembaga sosial yang mengajukan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk menjadi nazhir wakaf uang.
Kompas, Jumat 19 Maret 2010, halaman 43 Oleh ANDREAS MARYOTO Mungkinkah sebuah entitas bisnis bervisi sosial? Bukankah pebisnis hanya sekadar mengejar keuntungan? Atau sebaliknya, hanya yayasankah yang bisa bergerak dalam usaha- usaha menangani masalah sosial? Pertanyaan sejenis sudah sering bermunculan tetapi tak terjawab dengan tuntas. Wirausahawan sosial menjadi makhluk baru yang perlu dilihat. Ya, wirausahawan
