Republika, Kamis 25 Maret 2010, Halaman 5
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengataka implementasi program kesejahteraan rakyat masih ada yang belum baik. Penyebabnya adalah hubungan yang belum sinergis antara pemerintah pusat dan daerah. Masyarakat pun masih kurang mendapat sosialisasi atau penjelasan mengenai program kesra itu.
`’Kemudian, implementasi dari jajaran pusat yang ada di daerah, seperti bank-bank yang menyalurkan kredit usaha rakyat sering berbeda beda,’` kata Presiden ketika membuka Rapat Kabinet Terbatas Bidang Kesra di Kantor Presiden, Kamis (18/3). Pemerintah daerah, kata Presiden, juga masih kurang dilibatkan dalam program kesra. `’Sehingga, meskipun banyak yang telah kita capai, saya menilai mash bisa kita lakukan perbaikan dan penyempurnaan agar semua program pro rakyat itu benar-benar mencapai sasaran dan makin dirasakan rakyat,’` kata Presiden.
Presiden menginginkan adanya raker bersama semua elemen pemerintah, yang direncanakan digelar April nanti. Di samping untuk evaluasi program pro rakyat, Presiden mengatakan dalam raker juga akan dipikirkan lagi program pro rakyat apa yang bisa digelar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempercepat pembangunan di tingkat lokal.
Raker serupa pernah digelar pada awal Februari 2010 di Istana Kepresidenan, Cipanas. Raker dihadiri seluruh anggota kabinet, pimpinan lembaga
tinggi negara, nonkementerian, BUMN, dan para gubernur. Raker menghasilkan program aksi yang dituangkan dalam Inpres No 1/2010. Belum puas Sementara itu, Presiden juga menilai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri telah berjalan baik. Tapi, `’Saya belum puas,’` katanya pada Rakernas Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Sosialisasi PNPM Mandiri Pedesaan 2010 yang diselenggarakan Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri, di Hotel Sahid Jaya, Rabu (24/3).
Program PNPM dicanangkan Presiden di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada 2007, tapi baru aktif pada 2008. Tapi, hingga kini, masih ada yang skeptis. Menanggapinya, Presiden mengatakan hasil PNPM adalah nyata. `’Saya sering lihat langsung, hasilnya memang ada, puluhan ribu pembangunan infrastruktur di desa bisa berjalan,’` katanya.
Presiden juga menyayangkan adanya kabupaten/kota yang menolak PNPM. Seharusnya, kata dia, kesulitan yang dihadapi kabupaten/kota dibicarakan. `’Kalau mentalnya sudah menolak, kasihan rakyatnya,’` katanya.
Berdasarkan laporan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, PNPM Mandiri Pedesaan pada 2010 ini dilaksanakan di 4.791 kecamatan di 394 kabupaten dan 32 provinsi. Rata-rata alokasi dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp 13 miliar per kecamatan. Untuk memenuhi kebutuhan dana itu, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9,629 triliun.
`’Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program mencapai 17.193.014 orang. Dari jumlah tersebut, 55 persen berasal dari keluarga rumah tangga miskin,’` kata Gamawan.
Program ini juga menyerap angkatan kerja terlatih berjumlah 11.610, jalan desa 29.110 unit, sarana air bersih 4.335 unit, irigasi 14.252. Proyek itu menyerap 18 juta orang tenaga kerja.
