BENGKONG (batamcita) | Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Batam melakukan survey ke beberapa rumah tangga miskin (RTM) di Batam. Survey ini dilakukkan untuk menentukan standar bagi kategori RTM. “Ini merupakan program BAZ bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk standarisasi asnaf atau orang-orang yang berhak menerima zakat di Batam,” ungkap Ketua BAZ Provinsi Kepri, Bustami Husein
Penulis : Ari Maulana (Indonesia Magnificence of Zakat – IMZ) Rabu (02/03/2011) kemarin, Komisi VIII DPR mengadakan raker dengan Kementrian Sosial membahas RUU Fakir Miskin. Menurut situs resmi DPR-RI, RUU ini bertujuan agar adanya instrumen negara yang lebih fokus dalam penanganan terhadap kelompok masyarakat yang disebut fakir miskin. Selama ini memang banyak departemen di pemerintahan
4 Maret 2011 MAMUJU — Pegawai negeri sipil, pengusaha, dan warga mampu di Sulbar bakal tidak bisa lagi mengelak dari kewajiban pembayaran zakat. Kini Badan Amil Zakat (BAZ) telah menyerahkan usulan kewajiban membayar zakat melalui peraturan daerah (perda). Ketua BAZ Sulbar, Yahya Amin bersama jajarannya menyerahkan draf tersebut ke ketua DPRD, Hamzah Hapati Hasan, Rabu
Jakarta, 4 Maret 2011 Fakir Miskin, bersama dengan Pemerintah. RUU ini bertujuan agar adanya instrument negara yang lebih fokus dalam penanganan terhadap kelompok masyarakat yang disebut fakir miskin. Demikian disampaikan Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding, saat membuka Raker dengan Kementerian Sosial dan hadir pula DPD RI, Rabu (2/3), di Gedung DPR, Jakarta. Dalam draff
Jakarta, 4 Maret 2011 Kemiskinan dan segala permasalahannya memang akan selalu lekang selama tidak ada perbaikan serius di segala lini. Lihat saja lini pendidikan. Teruknya pengelolaan pendidikan dan semakin mahalnya biaya pendidikan di Indonesia, membuat kemiskinan semakin melebar. Dan, kebodohan membuat masyarakat miskin menjadi semakin miskin. Peran pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan tak jua dapat menarik
PENAJAM-Laporan hasil Legislasi Raperda Zakat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) ke Kota Makassar, Sulsel pekan lalu, rombongan yang terdiri Asisten II Ekonomi dan Pembangunan H Firmansyah, Kepala Bagian Kesra H Alimuddin, perwakilan Bagian Hukum, Kantor Kementerian Agama, staf ahli serta Ketua MUI PPU KH Rifai Remba. Rombongan dipimpin Asisten I Pemerintahan
JAKARTA – Teknologi Informasi (TI) kini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, terutama zakat. Kewajiban umat Islam tersebut bahkan dapat dipermudah dengan teknologi yang disebut cloud (awan). PT Aplikanusa Lintasarta (Lintasarta) memberikan gambaran tentang arti penting pemanfaatan sarana Teknologi Informasi (TI) dalam pengelolaan zakat, terutama oleh lembaga-lembaga yang bergerak dibidang tersebut. Acara diikuti oleh LAZ dan
Jakarta, 3 Maret 2011 Salah satu faktor yang bisa menumbuhkan citra positif di mata masyarakat luas adalah publikasi, salah satunya ialah dengan membina Media Relation oleh siapapun dan pada organisasi apapun. Termasuk bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Hal ini memegang peranan penting sebagai salah satu alat promosi ampuh untuk memperkenalkan positioning lembaga termasuk sosialisasi rekam
Oleh. Prof Dr H Nasaruddln Umar, MA (Anggota Dewan Pertimbangan BAZNAS) Keberadaan orang kaya dan orang miskin sudah merupakan sunnatullah. Keberadaan kedua kelompok ini tidak menjadi inti masalah tetapi bagaimana menjembatani keduanya sehingga tidak tercipta jarak psikologis yang pada akhirnya menimbulkan kezaliman satu sama lain. Zakat adalah doktrin dan ajaran Islam yang berusaha untuk mendekatkan
Jakarta, 28 Februari 2011 Buruknya layanan kesehatan masih menjadi bahan keluhan di kalangan warga yang kurang mampu. Gonjang-ganjing ketidakberpihakan rumah sakit kepada wong cilik yang sudah terisukan sedari dulu, sampai kini masih menghantui warga miskin. Pelayanan yang kurang baik, jika tidak mau disebut “tidak manusiawi” menjadi isu utama keprihatinan warga di tengah kebutuhan mendesak untuk
