• Phone: (021)-7418-607
  • info@imz.or.id
Stay Connected:

Jakarta, 28 Februari 2011

Buruknya layanan kesehatan masih menjadi bahan keluhan di kalangan warga yang kurang mampu. Gonjang-ganjing ketidakberpihakan rumah sakit kepada wong cilik yang sudah terisukan sedari dulu, sampai kini masih menghantui warga miskin.

Pelayanan yang kurang baik, jika tidak mau disebut “tidak manusiawi” menjadi isu utama keprihatinan warga di tengah kebutuhan mendesak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit besar di Jabodetabek. Seperti yang dilansir Media Indonesia edisi 23 Februari 2011, berdasarkan Survei Citizen Report Card (CRC) Kesehatan 2010 yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) terungkap bahwa buruknya pelayanan rumah sakit kepada warga miskin masih sangat tinggi.

Buruknya pelayanan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek. Mulai dari antrean panjang yang kurang kondusif, kerumitan dalam mengurus syarat-syarat administrasi, sampai adanya calo dalam pengurusan pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin yang kerap juga menjadi lahan bisnis untuk beberapa oknum. Bahkan sejumlah penolakan yang dilakukan beberapa rumah sakit besar di Indonesia kepada warga kurang mampu pun masih sering terjadi. Dalam survei itu diungkapkan bahwa masih ditemui adanya penolakan terhadap pasien miskin, permintaan uang muka sebagai syarat masuk perawatan, hingga pungutan liar untuk memperoleh kartu berobat gratis.

Niat baik pemerintah belum juga cukup untuk meringankan penderitaan warga kecil dalam menggratiskan biaya pengobatan. Pasalnya, fakta di lapangan masih menunjukkan berbagai kejanggalan dalam mendapatkan akses kesehatan yang semestinya.

Kemiskinan mungkin sulit dihapus dari muka bumi. Bahkan di negara-negara maju sekalipun, kemiskinan masih menjadi momok. Indonesia mungkin menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk miskin yang cukup besar di antara negara-negara berkembang lainnya. Maka, solusi atas masalah ini tidak cukup hanya dengan menggratiskan biaya pengobatan bagi warga miskin. Pelayanan rumah sakit yang hangat dan tulus juga dibutuhkan warga kecil untuk menikmati kesehatan. Dan untuk itu, pihak pemerintah harus lebih tegas dalam mengawasi rumah sakit yang bisa menampung pasien miskin melalui Peraturan Pemerintah. Sayangnya, hingga saat ini Kementerian Kesehatan tak jua kunjung menyusun rancangan peraturan tersebut.

Kita patut bersyukur bahwa di tengah kondisi yang memprihatinkan ini, masih banyak saudara-saudara kita yang mau memperjuangkan nasib wong cilik. Lihat saja pendirian Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa, yang semuanya berawal dari kepeduliaan bersama, mewakafkan dengan tulus tanah luas dari orang-orang tulus, kemudian bahu-membahu mencari pundi-pundi amal untuk pembangunan Rumah Sehat Terpadu. Karena berawal dari kepeduliaan terhadap orang miskin, maka dalam menjalankan pelayanannya, Rumah Sehat Terpadu sudah dapat dipastikan akan memprioritaskan pelayanan kesehatan bagi warga kecil, yang jauh dari stigma “ketidakmanusiawian” dan “lihat-lihat status” yang selama ini terjadi. Insya Allah.

Sumber Jasainternetmarketing.com

]]>