Senayan (17/6) – Pemisahan antara regulator dan operator pengelola zakat, menjadi fokus utama dalam RUU Pengelolaan Zakat yang pembahasan awalnya sudah dirampungkan oleh Panja di Komisi VIII. RUU ini siap dibawa ke Badan Legislasi (Baleg).”Hal-hal yang signifikan dalam usulan kita ini, pertama dibedakannya regulator dan operator. Selama ini kan tidak jelas apakah yang menjadi regulator
Ciputat(15/6).Training Amil Developmen Program (ADP) di Gedung IMZ lantai 3 kemarin agak sedikit berbeda, mengapa ? ya, karena dalam setiap sesinya training ini diputarkan klip film yang mengembarakan semangat hingga tak sadar mulut 15 peserta ADP ini bersenandung menyanyikan lagu. Dalam presentasinya Adiwarman Karim memberikan gambaran tentang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang ditandai dengan
SOLO – Indonesia diharapkan segera memberlakukan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Dalam urusan ini, Singapura melangkah lebih maju. Menurut Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Didin Hafiduddin, mereka telah lama menerapkan konsep tersebut. Bahkan, sistem pembayaran pajak dan zakat sudah terhubung secara terpadu. “Indonesia belum sampai ke sana, tapi akan menerapkan pola itu apabila
Banyak siswa putus sekolah dan tak berijazah karena tak memiliki biaya. JAKARTA – Lembaga amil zakat terus bergerak mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah dengan beragam program. Salah satunya di bidang pendidikan. Al-Azhar Peduli Umat, misalnya, mengusung program ‘Beasiswa 3G, Bantu Bangku Kosong’. Sedangkan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dengan program ‘Aku Mau Pintar’. Direktur
Potensi wakaf bisa dikembangkan lewat sukuk. JAKARTA – Potensi wakaf di Indonesia cukup besar, namun pemanfaatannya masih terbilang belum optimal. Dalam pengelolaannya, wakaf pun ter-nyata bisa menjadi produktif ekonomis. Salah satu cara memaksimalkan potensi tersebut adalah dengan mengembangkannya melalui sukuk. Menurut pengamat ekonomi syariah, Muhammad Shbdiq, jika aset wakaf dikembangkan menjadi underlying asset bagi penerbitan
JAKARTA – Upaya meningkatkan kualitas dan profesionalitas lembaga amil zakat (LAZ) terus dilakukan. Direktur Eksekutif Dompet Dhuafa Republika (DDR), Ahmad Juwaini, mengatakan, Amil Development Program (ADP) menjadi salah satu langkah yang ditempuh untuk meningkatkan profesionalitas LAZ. Menurut Juwaini, program ini merupakan pelatihan keahlian dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat. ”Mereka kelak akan siap bekerja secara profesional,
Transparansi LAZ akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. JAKARTA – Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diyakini tak akan menghambat kinerja lembaga amil zakat (LAZ). Sebab, menurut Komisioner Komisi Informasi Pusat, Abdul Rahman Ma’mun, selama ini program yang dijalankan LAZ berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip yang sama, juga diterapkan pada sistem pelaporan
Hidayatullah. com–Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Kota Padang, Sumatera Barat, tentang Pengelolaan Zakat, disahkan menjadi Perda dalam Sidang Paripurna DPRD, Senin (17/5). Dari enam fraksi di DPRD Kota Padang, empat di antaranya menyatakan menerima Ranperda tersebut untuk dijadikan Perda, masing-masing FPAN, Fraksi Demokrat, FPKS, dan Fraksi Partai Golkar. Dua fraksi tidak memberikan pendapat, sehingga Rapat Paripurna
Organisasi pengelola zakat (OPZ) dituntut mampu untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas organisasi. Hal itu terkait mulai diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP), sejak tanggal 1 Mei 2010 lalu. Undang-undang ini menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, sekaligus memberi tanggung jawab pada lembaga publik untuk menyediakannya bagi masyarakat. Organisasi pengelola zakat, baik LAZ maupun BAZ,
Revisi UU no 38 tahun 1999 sebagai landasan hukum pengelolaan zakat menjadi agenda mendesak bagi perkembangan dunia zakat di Indonesia. UU itu dinilai memiliki banyak kelemahan. Dari segi kelengkapan, belum ada peraturan pemerintah yang organik bagi undang-undang tersebut. Berkaca pada perkembangan yang dicapai BAZDA dan BAZNAS, yang merupakan lembaga pemerintah sendiri misalnya, lebih ditentukan faktor
