Jakarta, bimasislam- Persoalan pengelolaan Zakat-Wakaf (ZISWA) masih menjadi isu menarik dalam pembangunan nasional bidang agama. Zakat-Wakaf (ZISWA) merupakan bagian dari agama yang potensial sebagai penopang perekonomian bangsa. Dengan demikian, maka pengelolaan Zakat-Wakaf yang baik akan menjadi salah satu titik sentral keberhasilan pembangunan bidang agama. Tema ini menjadi menu diskusi pada acara Sosialisasi Rentras Bimas Islam
REPUBLIKA.CO. ID,DEPOK(12/7)- -Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Depok, Aceng Toha berencana mengajukan Rancangan Pertauran Daerah (Raperda) Zakat. Nantinya, dalam Raperda ini pihaknya berencana akan memotong 2,5 persen gaji Pegawai Negeri sipil untuk keperluan zakat. Ia mengatakan hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan pembayaran zakat di Depok. Masalahnya, hingga kini, ia menilai zakat warga Depok masih tergolong
Jakarta (30/6) Indonesia dewasa ini menghadapi tantangan klasik dalam aspek pembangunan terutama masih adanya ketimpangan yang nyata antara wilayah perkotaan dan perdesaan, Jawa dan luar Jawa serta distribusi pendapatan yang tidak merata dalam menikmati hasil pembangunan. Begitupun pada tingkatan yang lebih kecil, kesenjangan juga seringkali terjadi antar komunitas pada suatu wilayah. Dengan adanya pemasalahan inilah perlu
Senayan (17/6) – Pemisahan antara regulator dan operator pengelola zakat, menjadi fokus utama dalam RUU Pengelolaan Zakat yang pembahasan awalnya sudah dirampungkan oleh Panja di Komisi VIII. RUU ini siap dibawa ke Badan Legislasi (Baleg).”Hal-hal yang signifikan dalam usulan kita ini, pertama dibedakannya regulator dan operator. Selama ini kan tidak jelas apakah yang menjadi regulator
Ciputat(15/6).Training Amil Developmen Program (ADP) di Gedung IMZ lantai 3 kemarin agak sedikit berbeda, mengapa ? ya, karena dalam setiap sesinya training ini diputarkan klip film yang mengembarakan semangat hingga tak sadar mulut 15 peserta ADP ini bersenandung menyanyikan lagu. Dalam presentasinya Adiwarman Karim memberikan gambaran tentang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang ditandai dengan
SOLO – Indonesia diharapkan segera memberlakukan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Dalam urusan ini, Singapura melangkah lebih maju. Menurut Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Didin Hafiduddin, mereka telah lama menerapkan konsep tersebut. Bahkan, sistem pembayaran pajak dan zakat sudah terhubung secara terpadu. “Indonesia belum sampai ke sana, tapi akan menerapkan pola itu apabila
Banyak siswa putus sekolah dan tak berijazah karena tak memiliki biaya. JAKARTA – Lembaga amil zakat terus bergerak mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah dengan beragam program. Salah satunya di bidang pendidikan. Al-Azhar Peduli Umat, misalnya, mengusung program ‘Beasiswa 3G, Bantu Bangku Kosong’. Sedangkan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dengan program ‘Aku Mau Pintar’. Direktur
Potensi wakaf bisa dikembangkan lewat sukuk. JAKARTA – Potensi wakaf di Indonesia cukup besar, namun pemanfaatannya masih terbilang belum optimal. Dalam pengelolaannya, wakaf pun ter-nyata bisa menjadi produktif ekonomis. Salah satu cara memaksimalkan potensi tersebut adalah dengan mengembangkannya melalui sukuk. Menurut pengamat ekonomi syariah, Muhammad Shbdiq, jika aset wakaf dikembangkan menjadi underlying asset bagi penerbitan
JAKARTA – Upaya meningkatkan kualitas dan profesionalitas lembaga amil zakat (LAZ) terus dilakukan. Direktur Eksekutif Dompet Dhuafa Republika (DDR), Ahmad Juwaini, mengatakan, Amil Development Program (ADP) menjadi salah satu langkah yang ditempuh untuk meningkatkan profesionalitas LAZ. Menurut Juwaini, program ini merupakan pelatihan keahlian dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat. ”Mereka kelak akan siap bekerja secara profesional,
Transparansi LAZ akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. JAKARTA – Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diyakini tak akan menghambat kinerja lembaga amil zakat (LAZ). Sebab, menurut Komisioner Komisi Informasi Pusat, Abdul Rahman Ma’mun, selama ini program yang dijalankan LAZ berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip yang sama, juga diterapkan pada sistem pelaporan
