Sekretaris Jendral Dewan Zakat MABIMS, Tulus mengatakan, zakat memiliki potensi untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia maupun di dunia. “Dengan memperhatikan data jumlah orang miskin pada tahun 2007 yang mencapai 830 juta jiwa, maka potensi zakat dunia akan mampu mengatasi kemiskinan sampai 24,1 persen,” jelas Tulus dalam acara jumpa wartawan yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat
PALU-Lembaga Riset Zakat (IMZ/ Indonesia Magnificence of Zakat) menyebutkan relisasi zakat di Indonesia masih jauh dari potensi yang dimiliki sehingga belum mampu menjadi instrument mengatasi persoalan kemiskinan. Direktur Utama IMZ Nana Mintarti di Palu, Selasa mengatakan proyeksi penghimpunan dana ZISWAF (zakat, infaq, sedekah dan zakat) pada tahun 2010 oleh semua Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) berkisar
DIREKTUR Pelaksana Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) Kushardanta mengatakan, ada beberapa masalah perzakatan di Indonesia yang mesti diperbaiki. Kondisi perzakatan ini sekitar 95 hingga 99 persen yang membayar zakat. Kemudian, sekitar 50 persen mengetahui ada kewajiban zakat harta. “kemudian masih banyak masyarakat muslim yang tidak mengetahui zakat profesi dan sebagian muzaki menyalurkan zakatnya langsung ke
PALU- Pemerintah kini berencana melakukan sentralisasi pengumpulan zakat. Melalui revisi UU zakat, pemerintah berupaya “mengambil alih” hasil pengelolaan zakat dan menjadikan lembaga zakat hanya sebatas pengumpul zakat. RUU yang kental dengan semangat sentarlisasi itu dikhawatirkan justru akan mengebiri partisipasi masyarakat dalam pengelola zakat. Inilah yang boleh jadi menjadi dasar Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) sebuah
Medan – Asosiasi Organisasi Pengelola Zakat Indonesia (Forum Zakat) meminta DPR RI tetap melanjutkan pembahasan revisi UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pasalnya ada indikasi sebagian kalangan menginginkan agar revisi ini digagalkan karena benturan kepentingan. Ketua Umum Forum Zakat Ahmad Juwaini menyatakan, perkembangan revisi UU Zakat yang dibahas di Komisi VIII DPR ini
PALU. Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), lembaga riset zakat dan pemberdayaan independen di Jakarta, Selasa, 10 Agustus 2010 bekerjasama dengan Pusat Kajian Pengembangan Kawasan dan Masyarakat Universitas Tadulako/PKPKM-Untad, Palu, dan Yayasan Mitra Karya Membangun, Palu, menggelar seminar di Universitas Tadulako, Palu. Pembicara dalam seminar bertajuk “Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan Zakat Nasional”:
REPUBLIKA.CO.ID (27/7), JAKARTA–Rancangan Revisi Undang-undang (UU) No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat didorong segera ditetapkan. Demikian karena jumlah pengelola zakat di Indonesia meningkat dan membutuhkan regulasi serta payung hukum yang kuat. Menurut Menurut M Busro, anggota Komisi VIII DPR-RI, penetapan Revisi UU ini terkesan lambat disebabkan perdebatan panjang guna mencari format ideal pengelolaan zakat
Jakarta, bimasislam- Persoalan pengelolaan Zakat-Wakaf (ZISWA) masih menjadi isu menarik dalam pembangunan nasional bidang agama. Zakat-Wakaf (ZISWA) merupakan bagian dari agama yang potensial sebagai penopang perekonomian bangsa. Dengan demikian, maka pengelolaan Zakat-Wakaf yang baik akan menjadi salah satu titik sentral keberhasilan pembangunan bidang agama. Tema ini menjadi menu diskusi pada acara Sosialisasi Rentras Bimas Islam
REPUBLIKA.CO. ID,DEPOK(12/7)- -Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Depok, Aceng Toha berencana mengajukan Rancangan Pertauran Daerah (Raperda) Zakat. Nantinya, dalam Raperda ini pihaknya berencana akan memotong 2,5 persen gaji Pegawai Negeri sipil untuk keperluan zakat. Ia mengatakan hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan pembayaran zakat di Depok. Masalahnya, hingga kini, ia menilai zakat warga Depok masih tergolong
Jakarta (30/6) Indonesia dewasa ini menghadapi tantangan klasik dalam aspek pembangunan terutama masih adanya ketimpangan yang nyata antara wilayah perkotaan dan perdesaan, Jawa dan luar Jawa serta distribusi pendapatan yang tidak merata dalam menikmati hasil pembangunan. Begitupun pada tingkatan yang lebih kecil, kesenjangan juga seringkali terjadi antar komunitas pada suatu wilayah. Dengan adanya pemasalahan inilah perlu
