REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA(5/6)-Pengelolaan zakat di Indonesia memerlukan lembaga negara yang independen. Lembaga tersebut mempunyai wewenang meregulasi, mengawasi, dan menjamin kinerja operator dalam menghimpun zakat. Menurut Deputy CEO Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Sri Adi Bramasetya, lembaga itu bisa merupakan bentukan pemerintah ataupun masyarakat. ”Fungsinya seperti Bank Indonesia yang meregulasi perbankan nasional,”jelas dia di sela-sela acara belanja bareng
REPUBLIKA.CO.ID, ABU DHABI–Komite Penyaluran Zakat Uni Emirat Arab (UEA) berencana menyalurkan dana 1 juta dirham Uni Emirat Arab atau sekitar Rp 2,4 triliun kepada 100 mualaf yang telah mempelajari Islam dan memulai kehidupan mereka sebagai Muslim. Sekretaris Jenderal Dana Zakat, Abdullah Al Aqeeda Muhairi mengatakan seseorang yang baru memeluk Islam adalah mereka yang hatinya harus
REPUBLIKA.CO.ID,BEKASI — Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kota Bekasi dipotong 2,5 persen untuk zakat profesi. Bendahara Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) kota Bekasi, Bambang Edi Gunawan mengatakan hal itu sesuai dengan instruksi walikota Bekasi nomor 1 tahun 2010 tentang pengeluaran zakat maal untuk PNS yang mendapat gaji RP 1,6 juta atau lebih.
JAKARTA – Pemerintah tak perlu merasa khawatir zakat sebagai pengurang pajak akan berpengaruh pada pendapatan pajak. Justru jika kelak kebijakan itu bisa terlaksana akan membantu meningkatkan perolehan pajak. Sebab, muzaki atau perusahaan yang membayar zakat diketahui secara pasti jumlah pendapatan per tahunnya. “Sebab, tak ada unsur berbohong dalam membayar zakat,” kata Direktur Eksekutif Dompet Dhuafa,
Senayan – Komisi VIII DPR RI berharap pembahasan RUU Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) dikembalikan kepada Komisi VIII, bukan lintas komisi. “Mudah-mudahan diserahkan ke komisi karena teman-teman sudah siap. Artinya bukannya di Komisi VIII merasa mengetahui, tetapi lebih intens bergelut dengan hal-hal itu. Karena memang pakarnya,” kata Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding kepada
Jakarta (ANTARA News) – Ketua Tim Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Irfan Syauqi Beik mengatakan, kesejahteraan masyarakat akan meningkat jika zakat menjadi instrumen pengurang pajak. “Jika kebijakan tersebut dapat dijalankan, maka dampak positifnya akan lebih besar,” katanya dalam diskusi bertema “Sharing Informasi Pemberdayaan (SIP): Zakat Untuk Keadilan Sosial”, di
JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Tim Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Irfan Syauqi Beik mengatakan, kesejahteraan masyarakat akan meningkat jika zakat menjadi instrumen pengurang pajak. “Jika kebijakan tersebut dapat dijalankan, maka dampak positifnya akan lebih besar,” katanya dalam diskusi bertema “Sharing Informasi Pemberdayaan (SIP): Zakat Untuk Keadilan Sosial”, di Jakarta,
