Senayan – Komisi VIII DPR RI berharap pembahasan RUU Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) dikembalikan kepada Komisi VIII, bukan lintas komisi. “Mudah-mudahan diserahkan ke komisi karena teman-teman sudah siap. Artinya bukannya di Komisi VIII merasa mengetahui, tetapi lebih intens bergelut dengan hal-hal itu. Karena memang pakarnya,” kata Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding kepada
Jakarta (ANTARA News) – Ketua Tim Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Irfan Syauqi Beik mengatakan, kesejahteraan masyarakat akan meningkat jika zakat menjadi instrumen pengurang pajak. “Jika kebijakan tersebut dapat dijalankan, maka dampak positifnya akan lebih besar,” katanya dalam diskusi bertema “Sharing Informasi Pemberdayaan (SIP): Zakat Untuk Keadilan Sosial”, di
JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Tim Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Irfan Syauqi Beik mengatakan, kesejahteraan masyarakat akan meningkat jika zakat menjadi instrumen pengurang pajak. “Jika kebijakan tersebut dapat dijalankan, maka dampak positifnya akan lebih besar,” katanya dalam diskusi bertema “Sharing Informasi Pemberdayaan (SIP): Zakat Untuk Keadilan Sosial”, di Jakarta,
Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo menyarankan masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) kepada badan pengumpul ZIS yang resmi. “Saya menganjurkan umat Islam menyalurkan (ZIS) ke badan-badan yang resmi. Mereka bisa memilih yang kredibel dan akuntabel,” kata Fauzi Bowo usai acara “Peduli Ramadhan 1431 Hijriah” di JCC Senayan Jakarta, Selasa (24/08/2010) yang diselenggarakan Bazis
Berdasarkan rapat World Zakat Forum (WZF) di Slangr, Kuala Lumpur tahun 2007, Indonesia ditunjuk sebagai penyelenggara Konferensi WZF pertama. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Panitia WZF, Mohammad Arifin Purwakananta, dalam acara jumpa wartawan yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Cikini, Jakarta, Kamis (19/8). “Melalui serangkaian forum yang digagas oleh lembaga zakat di
Sekretaris Jendral Dewan Zakat MABIMS, Tulus mengatakan, zakat memiliki potensi untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia maupun di dunia. “Dengan memperhatikan data jumlah orang miskin pada tahun 2007 yang mencapai 830 juta jiwa, maka potensi zakat dunia akan mampu mengatasi kemiskinan sampai 24,1 persen,” jelas Tulus dalam acara jumpa wartawan yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat
PALU-Lembaga Riset Zakat (IMZ/ Indonesia Magnificence of Zakat) menyebutkan relisasi zakat di Indonesia masih jauh dari potensi yang dimiliki sehingga belum mampu menjadi instrument mengatasi persoalan kemiskinan. Direktur Utama IMZ Nana Mintarti di Palu, Selasa mengatakan proyeksi penghimpunan dana ZISWAF (zakat, infaq, sedekah dan zakat) pada tahun 2010 oleh semua Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) berkisar
DIREKTUR Pelaksana Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) Kushardanta mengatakan, ada beberapa masalah perzakatan di Indonesia yang mesti diperbaiki. Kondisi perzakatan ini sekitar 95 hingga 99 persen yang membayar zakat. Kemudian, sekitar 50 persen mengetahui ada kewajiban zakat harta. “kemudian masih banyak masyarakat muslim yang tidak mengetahui zakat profesi dan sebagian muzaki menyalurkan zakatnya langsung ke
PALU- Pemerintah kini berencana melakukan sentralisasi pengumpulan zakat. Melalui revisi UU zakat, pemerintah berupaya “mengambil alih” hasil pengelolaan zakat dan menjadikan lembaga zakat hanya sebatas pengumpul zakat. RUU yang kental dengan semangat sentarlisasi itu dikhawatirkan justru akan mengebiri partisipasi masyarakat dalam pengelola zakat. Inilah yang boleh jadi menjadi dasar Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) sebuah
