Jakarta(16/9) – Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan keberatannya mengenai usulan zakat sebagai salah satu unsur pengurang perhitungan pendapatan kena pajak. “Kalau yang sekarang ini dikaitkan dengan misalnya zakat dipakai sebagai dasar untuk pengurang pajak, itu kita berkeberatan untuk hal itu,” tegasnya saat ditemui di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (16/9/2010). Agus Marto
KONSEP amendemen zakat itu tampaknya akan hidup kembali setelah mati suri selama tiga tahun. Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan, Jakarta, Selasa pekan lalu, sepakat melanjutkan pembahasan regulasi pengganti Undang-Undang Zakat Nomor 38 Tahun 1999. Targetnya kelar tahun ini. “Karena sudah masuk program legislasi nasional, Undang-Undang Zakat ini harus bisa dirampungkan,” kata politikus dari
JAKARTA(6/9) – Kategorisasi lembaga zakat dan zakat sebagai pengurang pajak diyakini menjadi perdebatan alot dalam pembahasan RUU Zakat. Hal ini disampaikan anggota Komisi VIII, Zainun Ahmadi, di Jakarta, Ahad (5/9). Namun, ia yakin pembahasan RUU tersebut akan selesai sesuai target, yaitu tahun ini. Pada Selasa (31/8), DPR menyetujui usulan inisiatif tentang pengelolaan zakat sebagai rancangan
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA(5/6)-Pengelolaan zakat di Indonesia memerlukan lembaga negara yang independen. Lembaga tersebut mempunyai wewenang meregulasi, mengawasi, dan menjamin kinerja operator dalam menghimpun zakat. Menurut Deputy CEO Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Sri Adi Bramasetya, lembaga itu bisa merupakan bentukan pemerintah ataupun masyarakat. ”Fungsinya seperti Bank Indonesia yang meregulasi perbankan nasional,”jelas dia di sela-sela acara belanja bareng
REPUBLIKA.CO.ID, ABU DHABI–Komite Penyaluran Zakat Uni Emirat Arab (UEA) berencana menyalurkan dana 1 juta dirham Uni Emirat Arab atau sekitar Rp 2,4 triliun kepada 100 mualaf yang telah mempelajari Islam dan memulai kehidupan mereka sebagai Muslim. Sekretaris Jenderal Dana Zakat, Abdullah Al Aqeeda Muhairi mengatakan seseorang yang baru memeluk Islam adalah mereka yang hatinya harus
REPUBLIKA.CO.ID,BEKASI — Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kota Bekasi dipotong 2,5 persen untuk zakat profesi. Bendahara Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) kota Bekasi, Bambang Edi Gunawan mengatakan hal itu sesuai dengan instruksi walikota Bekasi nomor 1 tahun 2010 tentang pengeluaran zakat maal untuk PNS yang mendapat gaji RP 1,6 juta atau lebih.
JAKARTA – Pemerintah tak perlu merasa khawatir zakat sebagai pengurang pajak akan berpengaruh pada pendapatan pajak. Justru jika kelak kebijakan itu bisa terlaksana akan membantu meningkatkan perolehan pajak. Sebab, muzaki atau perusahaan yang membayar zakat diketahui secara pasti jumlah pendapatan per tahunnya. “Sebab, tak ada unsur berbohong dalam membayar zakat,” kata Direktur Eksekutif Dompet Dhuafa,
