PALU- Pemerintah kini berencana melakukan sentralisasi pengumpulan zakat. Melalui revisi UU zakat, pemerintah berupaya “mengambil alih” hasil pengelolaan zakat dan menjadikan lembaga zakat hanya sebatas pengumpul zakat. RUU yang kental dengan semangat sentarlisasi itu dikhawatirkan justru akan mengebiri partisipasi masyarakat dalam pengelola zakat. Inilah yang boleh jadi menjadi dasar Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) sebuah
Medan – Asosiasi Organisasi Pengelola Zakat Indonesia (Forum Zakat) meminta DPR RI tetap melanjutkan pembahasan revisi UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pasalnya ada indikasi sebagian kalangan menginginkan agar revisi ini digagalkan karena benturan kepentingan. Ketua Umum Forum Zakat Ahmad Juwaini menyatakan, perkembangan revisi UU Zakat yang dibahas di Komisi VIII DPR ini
PALU. Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), lembaga riset zakat dan pemberdayaan independen di Jakarta, Selasa, 10 Agustus 2010 bekerjasama dengan Pusat Kajian Pengembangan Kawasan dan Masyarakat Universitas Tadulako/PKPKM-Untad, Palu, dan Yayasan Mitra Karya Membangun, Palu, menggelar seminar di Universitas Tadulako, Palu. Pembicara dalam seminar bertajuk “Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan Zakat Nasional”:
REPUBLIKA.CO.ID (27/7), JAKARTA–Rancangan Revisi Undang-undang (UU) No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat didorong segera ditetapkan. Demikian karena jumlah pengelola zakat di Indonesia meningkat dan membutuhkan regulasi serta payung hukum yang kuat. Menurut Menurut M Busro, anggota Komisi VIII DPR-RI, penetapan Revisi UU ini terkesan lambat disebabkan perdebatan panjang guna mencari format ideal pengelolaan zakat
Jakarta, bimasislam- Persoalan pengelolaan Zakat-Wakaf (ZISWA) masih menjadi isu menarik dalam pembangunan nasional bidang agama. Zakat-Wakaf (ZISWA) merupakan bagian dari agama yang potensial sebagai penopang perekonomian bangsa. Dengan demikian, maka pengelolaan Zakat-Wakaf yang baik akan menjadi salah satu titik sentral keberhasilan pembangunan bidang agama. Tema ini menjadi menu diskusi pada acara Sosialisasi Rentras Bimas Islam
REPUBLIKA.CO. ID,DEPOK(12/7)- -Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Depok, Aceng Toha berencana mengajukan Rancangan Pertauran Daerah (Raperda) Zakat. Nantinya, dalam Raperda ini pihaknya berencana akan memotong 2,5 persen gaji Pegawai Negeri sipil untuk keperluan zakat. Ia mengatakan hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan pembayaran zakat di Depok. Masalahnya, hingga kini, ia menilai zakat warga Depok masih tergolong
Jakarta (30/6) Indonesia dewasa ini menghadapi tantangan klasik dalam aspek pembangunan terutama masih adanya ketimpangan yang nyata antara wilayah perkotaan dan perdesaan, Jawa dan luar Jawa serta distribusi pendapatan yang tidak merata dalam menikmati hasil pembangunan. Begitupun pada tingkatan yang lebih kecil, kesenjangan juga seringkali terjadi antar komunitas pada suatu wilayah. Dengan adanya pemasalahan inilah perlu
Senayan (17/6) – Pemisahan antara regulator dan operator pengelola zakat, menjadi fokus utama dalam RUU Pengelolaan Zakat yang pembahasan awalnya sudah dirampungkan oleh Panja di Komisi VIII. RUU ini siap dibawa ke Badan Legislasi (Baleg).”Hal-hal yang signifikan dalam usulan kita ini, pertama dibedakannya regulator dan operator. Selama ini kan tidak jelas apakah yang menjadi regulator
Ciputat(15/6).Training Amil Developmen Program (ADP) di Gedung IMZ lantai 3 kemarin agak sedikit berbeda, mengapa ? ya, karena dalam setiap sesinya training ini diputarkan klip film yang mengembarakan semangat hingga tak sadar mulut 15 peserta ADP ini bersenandung menyanyikan lagu. Dalam presentasinya Adiwarman Karim memberikan gambaran tentang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang ditandai dengan
SOLO – Indonesia diharapkan segera memberlakukan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Dalam urusan ini, Singapura melangkah lebih maju. Menurut Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Didin Hafiduddin, mereka telah lama menerapkan konsep tersebut. Bahkan, sistem pembayaran pajak dan zakat sudah terhubung secara terpadu. “Indonesia belum sampai ke sana, tapi akan menerapkan pola itu apabila
