05
Oct
Selama ini, zakat hanya menjadi alat untuk mendukung kepedulian terhadap orang miskin yang sifatnya sangat temporer, setahun sekali.
Padahal, dari angkanya, zakat sangat berpotensi digunakan sebagai instrumen yang tangguh dalam pengent Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Didin Hafi dhuddin mengungkapkan berdasarkan data Baznas, dari umat Islam Indonesia saja, total nilai zakat bisa mencapai 100 triliun rupiah.
“Tapi sayang, pengumpulan dan penyalurannya belum efektif,” kata Didin di sela-sela World Zakat Forum, di Yogyakarta, pekan lalu.
Karena itulah, menurut Didin, World Zakat Forum ini diadakan untuk pertama kalinya, yakni untuk bersama-sama menggagas pola pengumpulan dan penyaluran zakat sebagai pengentasan rakyat dari kemiskinan dengan lebih profesional dan transparan, sekaligus kerja sama antarnegara.
“Hal ini juga dalam rangka membantu mengatasi kemiskinan di dunia yang sampai saat ini telah mencapai 830 juta jiwa.
Forum ini juga bisa digunakan untuk memperkuat peran zakat sebagai pengatur keamanan sosial dan masalah ekonomi tidak hanya dalam hitungan waktu, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan umat,” tambahnya.
Tak main-main, konferensi zakat tingkat internasional yang diadakan pada 28 September – 2 Oktober ini diselenggarakan dan diikuti oleh sekitar 300 peserta yang mewakili organisasi zakat dari seluruh dunia.
Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali, saat membuka konferensi yang berlangsung di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, pada Rabu (29/9), mengatakan bahwa konferensi zakat dunia merupakan momentum membangun dialog gerakan zakat dunia.
Menurut Menag, potensi zakat dunia akan mampu mengatasi kemiskinan di negara-negara muslim apabila pengelolaannya ditopang oleh regulasi yang kuat, sistem pengumpulan dan pendistribusian yang tepat, serta kesadaran masyarakat yang meningkat.
“Sepanjang tahun 2010 ini, kegiatan pembayaran zakat di seluruh dunia semakin meningkat lebih dari 80 persen.
Berdasarkan penelitian IRTI-Islamic Development Bank (IDB) pada 2010 ini, dengan menggunakan perkiraan proporsi zakat atas Produk Domestik Bruto (PDB) setiap negara, diperkirakan potensi zakat dunia dalam setahun mencapai angka 600 miliar dollar AS atau sekitar 600 triliun rupiah,” paparnya.
Selama ini, menurut Suryadharma Ali, zakat masih difungsikan sebagai instrumen pengentasan rakyat dari kemiskinan yang sifatnya temporer dan belum menyentuh aspek produktif yang permanen.
“Orang bayar zakat sifatnya masih untuk meringankan kehidupan dalam waktu tiga hari seminggu atau sebulan, tetapi setelah itu dia miskin lagi.
Ke depan, zakat benar-benar bisa efektif untuk pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif dengan cara membantu usaha kecil dan menengah supaya bisa dapat modal usaha sehingga kemiskinan bisa terangkat,” terang Menag.
Dalam kesempatan tersebut, Suryadharma juga meminta perhatian seluruh jajaran organisasi pengelola zakat agar dapat meningkatkan program pendayagunaan zakat yang diarahkan pada upaya memberi jaminan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada penerima zakat dengan prioritas pada yang paling membutuhkan.
“Jika sekiranya organisasi pengelola zakat mengalokasikan 50 persen saja dari total penerimaan zakat dan infak setiap tahun untuk program human security dan social security, maka tiap tahun akan terjadi pengurangan kemiskinan yang menjadi problem sosial di negara-negara berkembang,” katanya.
Belum Diolah Direktur Jenderal Pengembangan Zakat Kementerian Agama Abdul Karim mengungkapkan bahwa potensi zakat di Indonesia belum diolah secara maksimal.
Dari perkiraan Baznas, semestinya zakat di negeri ini bisa terkumpul 100 triliun rupiah, namun ternyata yang terkumpul masih sangat jauh dari harapan.
“Yang terkumpul hanya 1,5 triliun rupiah. Karena itu, kami akan berupaya untuk meningkatkan kembali kepercayaan para pembayar zakat untuk dapat menyalurkan zakatnya melalui badan atau lembaga zakat yang ada. Selain itu, kami juga akan melakukan pengawasan sesuai aturan, petunjuk, dan pedoman pendistribusian zakat yang disempurnakan,” paparnya.
Menurutnya, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau badan zakat.
Salah satunya ditunjang dengan sisi transparansi dan laporan berkala dari pemerintah terhadap masuknya zakat sampai pada distribusinya.
“Harus ada laporan transparan dari pemerintah yang meng-cover dana-dana dari Bazda masing-masing secara kontinu. Misalnya dalam tiga bulan sekali.
Sehingga gambaran berapa pendapatan, bagaimana pemberdayaan, berapa untuk fakir miskin, berapa untuk para pengembang usaha modal kecil, dan untuk peningkatan SDM bisa jelas diketahui. Sehingga masyarakat tahu persis bahwa dana zakat itu memang diberdayakan untuk fakir miskin dan peningkatan SDM yang lebih baik,” katanya.
Abdul Karim juga mengaku akan mengembangkan sarana agar masyarakat bisa mengetahui secara transparan mekanisme pengumpulan zakat hingga pendistribusiannya melalui sarana teknologi. “Ke depan kami akan menggunakan teknologi informasi untuk menjadi kekuatan meng-cover dana zakat.
Di sana akan disampaikan secara transparan informasi melalui website secara kontinu tiap tiga bulan sekali sehingga masyarakat bisa mengetahui secara terperinci pemanfaatan dana zakat yang mereka kumpulkan,” imbuhnya.
Untuk itu, Baznas mendesak pemerintah untuk dapat meletakkan zakat dalam posisi mainstream, bukan sebagai instrumen pinggiran dalam pengentasan rakyat dari kemiskinan.
Salah satunya adalah fungsi zakat sebagai pengurang pajak yang sesungguhnya dinilai lebih efektif untuk menanggulangi masalah sosial dan kemiskinan di negara ini.
“Di Indonesia, anggaran untuk pengentasan kemiskinan itu kan 73,7 triliun rupiah tiap tahun. Tapi kita tahu uang itu ya berasal dari APBD dan dari pinjaman.
Padahal zakat justru melebihi itu. Karena itu, kenapa sekarang kita tidak memberikan payung hukum yang kuat terhadap potensi zakat yang sudah ada?” tegas Didin.
YK/L-1
Senin, 04 Oktober 2010
sumber : www.koran-jakarta.com
