Ciputat, 28 Juni 2011 Guna mendongkrak kepercayaan masyarakat, pengelolaan zakat harus profesional dan transparan. Di samping itu, pengelolanya pun harus memiliki jiwa amanah. “Tanpa itu, sangat sulit untuk membangkitkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, infak, dan sedekah,” kata Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Kab. Sumedang, Drs. H. Ali Badjri, M.M. kepada “GM”, Kamis
Ciputat, 28 Juni 2011 Badan Amil Zakat Daerah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menargetkan zakat yang terkumpul pada 2011 mencapai Rp1,5 miliar untuk membantu masyarakat kurang mampu. “Target itu lebih tinggi dibandingkan jumlah zakat yang terkumpul pada 2010 sebesar Rp1,18 miliar,” kata Ketua Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kota Mataram H Mahsar Malaka, di Mataram,
Ciputat, 13 Juni 2011 Badan Amil Zakat dan Sadaqah (BAZIS) NTB membagi-bagikan uang zakat-infak-sedekah untuk 2.125 masyarakat tak mampu di Mataram dan 10 pengelola panti asuhan se-Pulau Sumbawa. Para guru mengaji, muazzin, khatib, imam masjid, dan kalangan miskin lainnya, masing-masing diberi uang Rp 100 ribu, sedangkan panti asuhan mendapatkan masing-masing Rp 5 juta. “Ini hak
Ciputat, 9 Juni 2011 Potensi zakat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp 2,4 triliun. Dari hasil penelitian Baznas bersama Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB), BUMN memiliki fungsi signifikan dalam memperbesar realisasi nilai produk keuangan syariah nonperbankan ini. Menurut peneliti IPB, Irfan Syauqi Beik, hal ini terkait potensi bisnis yang dimiliki BUMN
Ciputat, 9 Juni 2011 Banyak lembaga filantropi Indonesia merilis potensi zakat Indonesia, diantaranya, Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta menyimpulkan bahwa potensi Zakat Nasional mencapai angka Rp 19,3 trilliun. Namun penelitian terbaru dari Baznas Potensi Zakat Nasional tahun 2011 adalah Rp 217 trilliun. Potensi yang cukup besar ini terdiri dari Potensi Zakat Rumah Tangga sebesar
Ciputat, 7 Juni 2011 Tak semua masjid di Tanah Air siap. Gagasan melibatkan masjid sebagai unit pengelola zakat tak boleh bertentangan dengan regulasi yang ada. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat hanya mengatur pembentukan unit pengumpul zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) daerah, kabupaten, ataupun di tingkat kecamatan. Penegasan itu disampaikan Direktur Pemberdayaan
Ciputat, 6 Juni 2011 Baznas hanya akan menangani zakat lembaga. Tak sekadar tempat ibadah, masjid-masjid di Indonesia bakal lebih berdaya dalam membantu menyejahterakan umat. Hal ini dimungkinkan menyusul rencana diterapkannya sistem zakat melalui masjid. “Adanya pembayaran zakat di masjid diharapkan bisa mengoptimalkan pengumpulan zakat masyarakat,” kata Ketua Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Achmad
Ciputat, 6 Juni 2011 Masalah klasik tentang ketidakmampuan anggaran pemerintah daerah dalam memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat miskin mendorong inisiatif dari DPRD Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan merancang peraturan daerah tentang pengelolaan ZIS. Selasa (31/5/2011) tiga belas anggota DPRD Kabupaten Luwu melakukan konsultasi dengan Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) untuk studi tentang Perda Pengelolaan Zakat yang
Ciputat, 5 Juni 2011 Program-program yang dibuat lembaga pengelola zakat kini lebih berkembang. Dalam menyalurkan dana zakat yang terkumpul, mereka melakukannya melalui program yang lebih besar manfaatnya untuk masyarakat, bukan lagi sekadar memberi santunan kepada segelintir orang. Di masa sebelumnya, pemahaman masyarakat terhadap pendayagunaan zakat hanya sebatas diberikan kepada delapan asnaf tanpa penafsiran ulang. Artinya,
Ciputat, 30 Mei 2011 Pernyataan itu dilontarkan Wakil Walikota Depok Idris Abdul Shomad usai menghadiri acara launching Rumah Zakat Empowering Center ICD Model Depok, Kamis (26/5). Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu penyebab kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat selama ini. “Banyak masyarakat yang belum tahu, apakah setelah membayar pajak masih ada zakat, atau sebaliknya,”
