REPUBLIKA.CO.ID (27/7), JAKARTA–Rancangan Revisi Undang-undang (UU) No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat didorong segera ditetapkan. Demikian karena jumlah pengelola zakat di Indonesia meningkat dan membutuhkan regulasi serta payung hukum yang kuat. Menurut Menurut M Busro, anggota Komisi VIII DPR-RI, penetapan Revisi UU ini terkesan lambat disebabkan perdebatan panjang guna mencari format ideal pengelolaan zakat
Selasa, 27 Juli 2010 Ruang Auditorium Gedung Dewan Pers (Jakarta Media Center) Jalan Kebon Sirih Raya, No 32 – 34 Menteng, Jakarta Revisi Undang-Undang no. 38 tahun 1999 mengenai Pengelolaan Zakat (UUPZ) telah menjadi agenda kerja bersama banyak elemen masyarakat sipil, terutama kalangan penggiat zakat. DPR periode 2009-2014 pun menjadikan revisi UUPZ sebagai legislasi prioritas
Jakarta, bimasislam- Persoalan pengelolaan Zakat-Wakaf (ZISWA) masih menjadi isu menarik dalam pembangunan nasional bidang agama. Zakat-Wakaf (ZISWA) merupakan bagian dari agama yang potensial sebagai penopang perekonomian bangsa. Dengan demikian, maka pengelolaan Zakat-Wakaf yang baik akan menjadi salah satu titik sentral keberhasilan pembangunan bidang agama. Tema ini menjadi menu diskusi pada acara Sosialisasi Rentras Bimas Islam
Zakat merupakan kewajiban ummat Islam yang harus dilakukan, yang penghimpunan dan pengelolaannya dilakukan oleh amil sehingga dapat tersalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam prosesnya, tidak semua lembaga zakat memiliki banyak sumber daya manusia. Karena itu seringkali ditemui kesulitan-kesulitan terkait keterbatasan individu amil yang mengharuskan pengerjaan konsep hingga teknis yang ditangani secara bersamaan. Pada kondisi demikian, sangatlah
Republika, Kamis 25 Maret 2010, Halaman 5 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengataka implementasi program kesejahteraan rakyat masih ada yang belum baik. Penyebabnya adalah hubungan yang belum sinergis antara pemerintah pusat dan daerah. Masyarakat pun masih kurang mendapat sosialisasi atau penjelasan mengenai program kesra itu. `’Kemudian, implementasi dari jajaran pusat yang ada di daerah, seperti bank-bank
Republika, Rabu, 17 Maret 2010, halaman 4 Jakarta.Seusai Pencanangan Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Januari 2010 di Istana Negara, animo masyarakat untuk menjadi nazhir (penghimpun dan pengelola) wakaf uang semakin meningkat. Banyak sekali yayasan atau lembaga sosial yang mengajukan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk menjadi nazhir wakaf uang.
Kompas, Jumat 19 Maret 2010, halaman 43 Oleh ANDREAS MARYOTO Mungkinkah sebuah entitas bisnis bervisi sosial? Bukankah pebisnis hanya sekadar mengejar keuntungan? Atau sebaliknya, hanya yayasankah yang bisa bergerak dalam usaha- usaha menangani masalah sosial? Pertanyaan sejenis sudah sering bermunculan tetapi tak terjawab dengan tuntas. Wirausahawan sosial menjadi makhluk baru yang perlu dilihat. Ya, wirausahawan
Republika, rabu 31 Maret 2010, halaman 12. JAKARTA — Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Didin Hafiduddin, mengatakan, pengelolaan zakat yang baik dan produktif akan mampu memberi manfaat lebih besar bagi umat. Melalui pengelolaan semacam ini, zakat bisa menggerakkan sektor riil. Dengan demikian, kata Didin, manfaat zakat akan dirasakan oleh lebih banyak kalangan dan
Republika, Kamis 22 April 2010, halaman Zakat dan pajak sama-sama untuk kepentingan masyarakat. JAKARTA – Zakat diharapkan bisa menjadi pengurang pajak langsung dan tetap dikelola masyarakat. Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Kadir Karding, mengatakan, zakat berperan penting dalam menuntaskan kemiskinan. Maka, tak menjadi masalah jika zakat menjadi pengurang pajak langsung. Karding berbicara usai rapat dengar
Republika, Kamis 1 April 2010, halaman 25 Zakat dan pajak merupakan dua istilah yang berbeda dari segi sumber atau dasar pemungutannya, namun sama dalam hal sifatnya sebagai upaya mengambil atau memungut kekayaan dari masyarakat untuk kepentingan sosial. Membahas tautan antara zakat dan pajak di Indonesia adalah sebuah hal penting, setidaknya disebabkan oleh tiga hal. Pertama,
