(Tanggapan Opini ‘Zakat dan Pajak’ oleh KH Didin dan Beik Hafidhuddin ) Yusuf Wibisono Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) FEUI Pada Republika, 4/4/2011, KH Didin Hafidhuddin dan Beik mendorong agar ketentuan zakat sebagai pengurang pajak masuk dalam amendemen UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Berbekal perspektif makro, mereka berargumen bahwa penerapan zakat
Beberapa saat yang lalu, sebuah lembaga yang mengatasnamakan diri sebagai Sahabat Muslim mempersengketakan puluhan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pengajuan sengketa ini disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat dengan argumentasi bahwa puluhan LSM tersebut tidak menyediakan informasi publik yang memadai sebagaimana diatur dalam UU No. 14/2008. Menariknya, dari puluhan LSM yang diajukan tersebut, terdapat sejumlah Organisasi Pengelola
Oleh : Nana Mintarti Menjelang bulan Ramadhan, kinerja lembaga pengelola zakat hampir selalu mendapat sorotan media, apalagi bila sampai terulang kembali tragedi pembagian zakat. Faktor ketidakpercayaan kepada lembaga pengelola zakat yang telah ada, menjadi alasan muzaki (pihak yang berzakat) untuk menyalurkan sendiri zakatnya kepada mustahik (kaum yang berhak menerima zakat). Isu akuntabilitas dan transparansi masih
Ciputat, 11 April 2011 Selasa (12 April 2011) rencananya Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) akan menerima kunjungan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Kunjungan dimaksudkan dalam rangka konsultasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Selayar. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selayar yang hadir direncanakan berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari Panitia Khusus
Ciputat, 11 April 2011 Oleh: Prof. M Abdurrahman, Dosen Fakultas Syariah Unisba Zakat yang dimaknai secara lughawi berarti tumbuh berkembang dan kemudian dimaknai sebagai suatu kesucian terhadap diri atau harta, merupakan kewajiban Islam yang amat banyak tercantum dalam Alquran dan hadis. Zakat adalah rukun Islam yang kelima, dan orang yang tidak mengeluarkannya dicela dan akan
Ciputat, 8 April 2011 Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) merupakan salah satu-ikon penting Program Utama Dompet Dhuafa yang terus mendapat kepercayaan masyarakat. Sebagai sebuah program garda depan kesehatan yang bermaksud menolong kalangan miskin. LKC yang berdiri sejak 6 November 2001. di Ciputat, Tangerang. Banten, menempati posisi strategis di tengah berbagai upaya komersialisasi bisnis kesehatan. LKC bak
Ciputat, 8 April 2011 Air sebagai komoditas utama kehidupan banyak berpengaruh pada kondisi sosial masyarakat bilamana ketersediannya tidak tercukupi. Air juga salah satu sarana vital dalam beribadah bagi hampir semua ibadah ritual, karena merupakan unsur pembersihan dan pensucian jasmani melalui wudu dan mandi. Ketersediaan air yang memadai bukan hanya bermanfaat untuk kesehatan jasmani, juga sangat
Pelatihan Manajemen Kebencanaan “Merancang Program Manajemen Kebencanaan Berbasis Komunitas” Wisma UGM, Yogyakarta, Selasa-Kamis, 26-28 April 2011 Pukul 08.00 – 17.00 WIB Wilayah Indonesia merupakan kawasan dengan potensi kebencanaan yang cukup besar. Hal ini disebabkan posisi Indonesia yang terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik. Kondisi tersebut dilengkapi dengan tingginya kuantitas gunung aktif yang tersebar di seluruh
PELATIHAN MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN “Teknik Membuat Program Sekolah Berbasis Komunitas” Semarang, 22-24 Maret 2011 Proses pendidikan seyogyanya mampu memandirikan masyarakat untuk menentukan masa depannya. Melalui optimalisasi penerapan Program Pendayagunaan oleh lembaga nirlaba adalah salah satu upaya mengurai persoalan pendidikan di negeri ini. Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) sebagai bagian dari entitas zakat terus berikhtiar menggulirkan berbagai
Oleh: Tiara Tsani Tidak semua makanan yang ditawarkan oleh produsen makanan dapat dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Kewaspadaan mereka akan kehalalan produk makanan diatasi dengan adanya label halal yang termuat dikemasan produk makanan. Selain pada makanan, rupanya masyarakat muslim juga sangat berhati-hati dalam menyalurkan zakatnya ke OPZ. Dengan begitu, mungkinkah OPZ memerlukan sertifikasi “halal berusaha” untuk
