Ciputat, 31 Maret 2011 Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Bogor menginginkan penyusunan draft Perda Zakat, Infaq dan Shodaqoh diserahkan kepada pihak pemerintah daerah. Anggota Fraksi Partai Amanat Rakyat (F-PAR), Permadi mengatakan jika draft perda tersebut diusulkan melalui hak inisiatif DPRD di khawatirkan akan terjadi aksi saling klaim diantara fraksi-fraksi DPRD. Jangan sampai usul inisiatif ini
Ciputat, 30 Maret 2011 Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqah (BAZIS) Kabupaten Semarang membentuk koperasi serba usaha (KSU) berbasis syariah untuk ikut serta memberdayakan ekonomi rakyat. Peresmian berdirinya KSU yang diberi nama “Usaha Mandiri” di Jalan Soekarno-Hatta No 431 Bawen atau didepan pabrik Coca Cola itu dilakukan oleh Bupati Semarang H Mundjirin, Sabtu (26/3) siang.
Ciputat, 30 Maret 2011 Nashih Nasrullah Jika diterapkan, perolehan pajak akan meningkat JAKARTA — Komisi VIII DPR akan berupaya agar zakat sebagai pengurang pajak dapat direalisasikan dalam revisi Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Chairunnisa, di Jakarta, Senin (28/3). Chairunnisa mengatakan, pada dasarnya Komisi VIII DPR
Ciputat, 30 Maret 2011 Dengan jumlah penduduk hampir 43 juta, Jawa Barat sebetulnya berpotensi untuk menghasilkan wakaf yang dikelola secara produktif. Namun saat ini perlu ada perubahan paradigma pengertian wakaf jika ingin menghasilkan wakaf produktif. “Paradigma masyarakat saat ini mengenai wakaf adalah memberikan tanah untuk sekolah, masjid atau pemakaman. Padahal wakaf juga bisa dengan memberikan
Ciputat, 30 Maret 2011 Seseorang yang baru memutuskan masuk Islam menurut Al Quran, tercantum dalam Surat At-taubah ayat 60, adalah orang-orang yang termasuk dalam mustahik (penerima) Zakat. Mualaf, menurut pengurus Masjid Lautze, Yusman Iriansyah, berhak mendapatkan zakat, karena mereka merupakan kelompok yang perlu dirangkul dan diperhatikan . Perhatian, itu imbuhnya harus diberikan sesama saudara umat
Ciputat, 30 Maret 2011 Para pejabat di lingkup Pemkab dan Kantor Kementrian Agama berkewajiban untuk aktif melakukan sosialisasi kepada umat Islam di wilayah kerjanya terutama kepada Pegawai Negeri Sipil. Tanpa ada kerjasama yang baik, perolehan zakat melalui BAZ, sulit mencapai target yang diinginkan. Demikian sebagian isi sambutan Wakil Bupati, Drs. H. As’at Malik, M.Ag., saat
Ciputat, 29 Maret 2011 DPR RI melalui Komisi VIII telah dan sedang melakukan pembahasan RUU Pengelolaan Zakat. Kemarin (28 Maret 2011), Komisi VIII melakukan rapat kerja dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Dalam Negeri terkait dengan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Ciputat, 29 Maret 2011 Bertempat di Aula Kankemenag Bangkalan telah dilaksanakan Sosialisasi Zakat Pengurang Penghasilan Kena Pajak , hadir pada acara tersebut Unit Pelaksana Zakat ( UPZ ) Badan Amil Zakat ( BAZ ) dan Praktisi Zakat se Kabupaten Bangkalan. Sebagai nara sumber pada acara tersebut diantaranya dari Kantor Pajak Pratama Bangkalan. Drs. Mufi Imron
Ciputat, 29 Maret 2011 DPR dan pemerintah terjebak pada debat tak substantif. Kedua pihak berusaha mempertahankan usulannya masing-masing soal judul rancangan undang-undang yang sedang dibahas bersama di Komisi VIII DPR. Komisi VIII DPR tetap mempertahankan RUU tentang Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS), sedangkan pemerintah mengusulkan judul RUU tentang Zakat. “Di internal Komisi VIII akan
Ciputat, 28 Maret 2011 Tingkat kepercayaan para muzaki atau pemberi zakat, untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi, di Kota Sukabumi masih rendah. Adapun yang menjadi faktor dan pemicunya, seperti diungkapkan Seksi Pendayagunaan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Sukabumi, Cucup Suryadi, yakni para muzaki tersebut belum memahami tugas dan fungsi BAZ. Oleh karenanya, para muzaki tersebut,
