JAKARTA-Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Didin Hafidhuddin mengaku kecewa jika zakat sebagai pengurang pajak belum bisa diakomodasi dalam RUU Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sebagai revisi UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Padahal, bila hal tersebut dilakukan, bisa berdampak positif terhadap pajak ataupun zakat itu sendiri. “Kecewa karena saat ini tidak
Ciputat, 18 Maret 2011 Antusiasme sebagian masyarakat Indonesia untuk memberikan bantuannya kepada para korban bencana di Jepang, menunjukkan bahwa bangsa ini masih punya kepekaan sosial. Lihat saja bagaimana seorang Elaine Low sanggup menyumbangkan hartanya sebesar Rp 7 miliar (Kompas Online, 17/03/2011). Di Hong Kong, per tanggal 14 Maret 2011 Dompet Dhuafa Hong Kong berhasil mengumpulkan
Serang, Hingga saat ini banyak perusahaan di Kabupaten Serang belum membayar zakat. Berdasarkan, perolehan dana zakat Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Serang pada 2010 sekitar Rp4,047 miliar, hanya 5 persen dari perusahaan. Sebanyak 5 persen itu pun masih termasuk dari masyarakat umumnya. “Zakat (dana) yang selama ini terkumpul kebanyakan dari PNS baik pegawai struktural
Ciputat, 18 Maret 2011 Pilih Pajak atau Zakat? Penulis bekerja di Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC), Jakarta SELEPAS Lebaran, agaknya cocok mencermati Undang-Undang No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, terutama dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 17/2000 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan. Ada dua hal pokok yang dikaitkan oleh keduanya. Pertama,
Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, zakat harus menjadi gerakan yang menjadi salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan. “Itu akan menjadi jalur ketiga yang akan memeperkuat upaya mengurangi kemiskinan,” kata SBY dalam sambutan acara sosialisasi zakat nasional, di Istana Negara, Jakata, Kamis (18/3/2011) malam. Menurut SBY, dua jalur lain untuk mengurangi kemiskinan adalah melalui
Oleh: Sayed Muhammad Husen Kisah awal zakat sebagai bagian dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Aceh, termuat dalam UU Nomor 18/2001 tentang Otsus NAD. Selanjutnya dimuat lagi dalam Pasal 180 UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ketentuan ini tak dikenal di daerah lain di seluruh Indonesia. Masalah pun muncul. Dalam setiap pemeriksaan BPK atau Inspektorat,
Penulis : Ari Maulana Hari ini (16/3/2011) dan besok (17/3/2011), rencananya akan digelar Rapat Panja Komisi VIII DPR RI Mengenai RUU Tentang Penanganan Fakir Miskin dengan Panja Pemerintah. Dalam rapat tersebut rencananya akan dibahas berbagai daftar inventaris masalah (DIM) seputar RUU Fakir Miskin. Tulisan ini dibuat sekadar mencoba memberi masukan kepada DPR dan pemerintah terkait
Ciputat, 15 Maret 2011 Pendidikan di Indonesia masih menjadi barang mewah bagi sebagian anggota masyarakat. Walaupun pemerintah telah mencanangkan wajib belajar 9 tahun dan membebas-biayakan jenjang pendidikan dasar di banyak daerah, namun pada tahun 2010 masih terdapat 13 juta anak usia tujuh hingga lima belas tahun yang terancam putus sekolah (www.mediaindonesia.com). Menyikapi hal tersebut, sebagian
Pelatihan Manajemen Pendayagunaan “Teknik Membuat Program Sekolah Berbasis Komunitas” Hotel Santika, Semarang, Selasa-Rabu, 22-24 Maret 2011 Pukul 08.00 – 17.00 WIB Perkembangan teknologi semakin mendorong para praktisi lembaga nirlaba untuk berlomba dalam menyampaikan nilai lembaga dengan berbagai media. IMZ sebagai lembaga pelatihan bagi organisasi nirlaba, kali ini menggagas pelatihan yang mengupas strategi bagaimana menggunakan media
CIKOKOL — Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Tangerang merasa diabaikan oleh Wali Kota Tangerang Wahidin Halim. Pasalnya, segala bentuk bantuan kegiatan operasional pengelolaan zakat tidak pernah didukung dan dibantu oleh Pemerintah Kota Tangerang. Ketua Pengurus Harian BAZDA Kota Tangerang M Nur Tachlis mengatakan, sejak berdirinya BAZDA di tahun 2003, baru 2010 BAZDA Kota Tangerang
