Transparansi LAZ akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. JAKARTA – Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diyakini tak akan menghambat kinerja lembaga amil zakat (LAZ). Sebab, menurut Komisioner Komisi Informasi Pusat, Abdul Rahman Ma’mun, selama ini program yang dijalankan LAZ berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip yang sama, juga diterapkan pada sistem pelaporan
Hidayatullah. com–Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Kota Padang, Sumatera Barat, tentang Pengelolaan Zakat, disahkan menjadi Perda dalam Sidang Paripurna DPRD, Senin (17/5). Dari enam fraksi di DPRD Kota Padang, empat di antaranya menyatakan menerima Ranperda tersebut untuk dijadikan Perda, masing-masing FPAN, Fraksi Demokrat, FPKS, dan Fraksi Partai Golkar. Dua fraksi tidak memberikan pendapat, sehingga Rapat Paripurna
Kesiapan Lembaga Filantropi Islam dalam Menjawab Tantangan UU KIP ]]>
Organisasi pengelola zakat (OPZ) dituntut mampu untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas organisasi. Hal itu terkait mulai diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP), sejak tanggal 1 Mei 2010 lalu. Undang-undang ini menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, sekaligus memberi tanggung jawab pada lembaga publik untuk menyediakannya bagi masyarakat. Organisasi pengelola zakat, baik LAZ maupun BAZ,
Managing Empowering Program Based on Education
Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadakah.pdf
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.pdf
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR. 30 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH.pdf
