Ciputat, 22 Nopember 2011 Buruknya pembahasan dan interpretasi UU Pengelolaan Zakat yang baru saja disahkan tanggal 27 Oktober lalu sedikit terbuka lewat Zakat Roundtable Discussion yang digagas oleh IMZ bersama Dompet Dhuafa. Acara yang diselenggarakan tanggal 22 Nopember 2011 kemarin di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menghadirkan Rahman Amin dari FPKS DPR RI, Dr. Rohadi Abdul
Ciputat, 18 Nopember 2011 Mohammad Akbar Sebanyak 20 dai mengikuti pelatihan “Dai Pemberdaya” yang digagas Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) dan Laznas BSM. Pelatihan berlangsung pada 14 hingga 17 November 2011 di Desa Buana Jaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Para dai muda itu dibekali keterampilan untuk melakukan perubahan sosial dengan pendekatan religius. Menurut Kepala
Ciputat, 16 Nopember 2011 Mantan Ketua Pansus Perda Zakat Muhtadi Muntaha kesal, lantaran Perda Zakat yang sudah disahkan sejak 13 Maret 2011, hingga kini tak kunjung diimplementasikan. Bahkan, kepengurusan Bazad (Badan Amil Zakat Daerah) belum juga dibentuk mengaplikasikan isi Perda. “Saya lihat gak ada niat tulus dari pemerintah untuk menerapkan Perda ini. Padahal inikan sudah
Ciputat, 14 Nopember 2011 Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Sumut menggencarkan gerakan masyarakat (gemar) berzakat, berinfak dan bersedekah jadi muatan lokal pada sekolah-sekolah. Gerakan itu dimaksudkan selain sebagai bentuk sosialisasi Bazda, tetapi juga pengenalan akan zakat, infak dan sedekah. Ketua Bazda Sumut Amansyah Nasution mengatakan, ke depan pihaknya akan mengembangkan gerakan sadar zakat, tidak hanya
04 Nopember 2011 Pemerintah mempersilahkan adanya rencana gugutan uji materiil terhadap Undang Undang (UU) Zakat. Namun demikian pemerintah saat ini sedang mempersiapkan draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA) sebagai implementasi UU Zakat yang telah disahkan. ”Judicial Review itu monggo karena itu hak privasi,” kata Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama, Rohadi
Ciputat, 28 Oktober 2011 Undang-Undang Zakat yang baru saja diparipurnakan DPR, Kamis (27/10), dinilai akan menyulitkan umat Islam untuk melaksanakan rukun Islam yang keempat. UU ini mewajibkan pembayaran zakat harus kepada amil dari lembaga amil zakat yang terdaftar. Pasal 38 undang-undang tersebut menyebutkan setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan,
Ciputat, 27 Oktober 2011 Pengungkapan kasus dugaan penggelapan dana Badan Amil Zakat (Bazda) Kampar tak kunjung menemui titik terang. Sejak dilaporkan Juni 2011 lalu, pengembangan kasus ini masih tersendat di tingkat penyelidikan Mapolda Riau. Kasat II Reskrim Polda Riau, Komisaris Bayu Aji menyatakan, upaya Polda Riau mengungkap kasus dalam Bazda itu terbentur pada sikap Inspektorat
Ciputat, 21 Oktober 2011 Dompet Dhuafa menetapkan Prima Hadi Putra sebagai Direktur Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa yang baru. Acara tersebut digelar di Auditorium Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), Jl MH Thamrin, Jakarta, Senin (17/10). Putra mengutarakan program yang akan dijalani ke depan setelah menduduki jabatan tersebut. “Saya punya agenda besar yang diamanahkan
Ciputat, 20 Oktober 2011 Komisi VIII DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat dan selanjutnya RUU tersebut akan diajukan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan pada Sidang Paripurna Dewan untuk ditetapkan dan disahkan menjadi UU tentang Pengelolaan Zakat. Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Pemerintah (Menteri Agama, Menteri Keuangan (terwakili), Menteri Dalam Negeri
Ciputat, 20 Oktober 2011 Perlunya reformasi kedudukan amil. Sehingga dana zakat bisa maksimal tersalurkan ke 8 asnab (kelompok penerima zakat) yang telah ditentukan. AGAR zakat dapat tersalurkan dengan baik, pemerintah seharusnya menggaji amil zakat. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan Syariah Nasional MUI Ikhwan Abidin Basri. Sesuai syariat agama, amil zakat memang berhak menerima 12 persen
