04 Nopember 2011 Pemerintah mempersilahkan adanya rencana gugutan uji materiil terhadap Undang Undang (UU) Zakat. Namun demikian pemerintah saat ini sedang mempersiapkan draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA) sebagai implementasi UU Zakat yang telah disahkan. ”Judicial Review itu monggo karena itu hak privasi,” kata Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama, Rohadi
Ciputat, 28 Oktober 2011 Undang-Undang Zakat yang baru saja diparipurnakan DPR, Kamis (27/10), dinilai akan menyulitkan umat Islam untuk melaksanakan rukun Islam yang keempat. UU ini mewajibkan pembayaran zakat harus kepada amil dari lembaga amil zakat yang terdaftar. Pasal 38 undang-undang tersebut menyebutkan setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat, yaitu mengumpulkan, mendistribusikan,
Ciputat, 27 Oktober 2011 Pengungkapan kasus dugaan penggelapan dana Badan Amil Zakat (Bazda) Kampar tak kunjung menemui titik terang. Sejak dilaporkan Juni 2011 lalu, pengembangan kasus ini masih tersendat di tingkat penyelidikan Mapolda Riau. Kasat II Reskrim Polda Riau, Komisaris Bayu Aji menyatakan, upaya Polda Riau mengungkap kasus dalam Bazda itu terbentur pada sikap Inspektorat
Ciputat, 21 Oktober 2011 Dompet Dhuafa menetapkan Prima Hadi Putra sebagai Direktur Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa yang baru. Acara tersebut digelar di Auditorium Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), Jl MH Thamrin, Jakarta, Senin (17/10). Putra mengutarakan program yang akan dijalani ke depan setelah menduduki jabatan tersebut. “Saya punya agenda besar yang diamanahkan
Ciputat, 20 Oktober 2011 Komisi VIII DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat dan selanjutnya RUU tersebut akan diajukan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan pada Sidang Paripurna Dewan untuk ditetapkan dan disahkan menjadi UU tentang Pengelolaan Zakat. Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Pemerintah (Menteri Agama, Menteri Keuangan (terwakili), Menteri Dalam Negeri
Ciputat, 20 Oktober 2011 Perlunya reformasi kedudukan amil. Sehingga dana zakat bisa maksimal tersalurkan ke 8 asnab (kelompok penerima zakat) yang telah ditentukan. AGAR zakat dapat tersalurkan dengan baik, pemerintah seharusnya menggaji amil zakat. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan Syariah Nasional MUI Ikhwan Abidin Basri. Sesuai syariat agama, amil zakat memang berhak menerima 12 persen
Ciputat, 20 Oktober 2011 Badan pengelola zakat Baitul Mal Aceh (BMA) menargetkan penerimaan zakat dan infaq pada 2011 di provinsi tersebut mencapai Rp25 miliar. Kabid Pengumpulan Baitul Mal Aceh Sayed Muhammad Husen, Rabu (19/10) mengatakan target tersebut berdasarkan dari potensi dan realisasi zakat yang diperoleh dari wajib zakat (muzakki) pada tahun sebelumnya. Disebutkannya, pada tahun
Ciputat, 12 Oktober 2011 Badan Amil Zakat (BAZ) jangan hanya mengandalkan zakat dari PNS. Saatnya kini, pengurus BAZ melakukan terobosan baru dalam mengumpulkan zakat di luar PNS seperti pedagang, pengusaha dan petani. Hal itu ditegaskan Staf Ahli Bupati Tanahdatar, Adrion Nurdal saat membuka Workshop Pengelolaan Zakat tingkat Tanahdatar di Aula Islamic Center Batusangkar, senin lalu.
Ciputat, 12 Oktober 2011 Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang akan segera disahkan tetap tidak mengatur sanksi pidana bagi muzaki (pemberi zakat) yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Kadir Karding (F-KB) seusai uji publik RUU Pengelolaan Zakat di Gedung Sate Bandung, Selasa (11/10). “Ini memang menjadi perdebatan. Tapi itu
CIputat, 11 Oktober 2011 Zakat PNS Kota Padang dari Januari sampai September 2011, pertanggal 4 Oktober 2011 telah terkumpul Rp11,1 miliar. Hal itu membuktikan bahwa imbauan Pemko Padang semakin mendapat respon positif dari PNS Pemko Padang. “Zakat itu dihimpun dari 14.000 lebih PNS Pemko Padang dan penyaluran dananya dikelola oleh BAZDA Kota Padang secara transparan,”
