Seleksi Amil Development Program 2010
31
May
News
Organisasi Pengelola Zakat Dituntut Transparan
Organisasi pengelola zakat (OPZ) dituntut mampu untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas organisasi. Hal itu terkait mulai diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP), sejak tanggal 1 Mei 2010 lalu. Undang-undang ini menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, sekaligus memberi tanggung jawab pada lembaga publik untuk menyediakannya bagi masyarakat. Organisasi pengelola zakat, baik LAZ maupun BAZ,
21
May
Gallery
Managing Empowering Program Based on Education
Managing Empowering Program Based on Education
21
May
Local Act
Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadakah
Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadakah.pdf
Local Act
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.pdf
Local Act
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR. 30 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR. 30 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH.pdf
Local Act
PERATURAN DAERAH KOTA BUKIT TINGGI NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
PERATURAN DAERAH KOTA BUKIT TINGGI NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.pdf
Local Act
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH.pdf
Local Act
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH.pdf
