PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAH LUNTO SIJUNJUNG NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.pdf
Local Act
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 31 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 31 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.pdf
Local Act
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM KABUPATEN MAROS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM KABUPATEN MAROS.pdf
Local Act
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG-PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH.pdf
Local Act
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 09 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 09 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.pdf
Local Act
HULU PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 19 TAHUN 2005
HULU PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 19 TAHUN 2005.pdf
Local Act
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.pdf
Law
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.pdf
News
Revisi UU Pengelolaan Zakat Harus menyentuh Permasalahan Utama
Revisi UU no 38 tahun 1999 sebagai landasan hukum pengelolaan zakat menjadi agenda mendesak bagi perkembangan dunia zakat di Indonesia. UU itu dinilai memiliki banyak kelemahan. Dari segi kelengkapan, belum ada peraturan pemerintah yang organik bagi undang-undang tersebut. Berkaca pada perkembangan yang dicapai BAZDA dan BAZNAS, yang merupakan lembaga pemerintah sendiri misalnya, lebih ditentukan faktor
News
Problematika Pengelolaan Zakat
Kritik terhadap implementasi UU 38/1999 adalah terjadinya krisis kepercayaan (distrust) kepada pemerintah dalam proses pengelolaan zakat, mulai dari tingkat pengumpulan hingga pendistribusian. Untuk itu harus dilakukan upaya solutif demi terbangunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam pengelolaan zakat. Memfokuskan proses dan prosedur pengelolaan zakat pada asas kemandirian, asas kepercayaan dan asas kemanfaatan. Dengan memberikan porsi besar
