Prasyarat yang harus dipenuhi oleh para Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) bila ingin memiliki standar manajemen kelas dunia diantaranya ialah Zero Complaints. Di dalam menjalankan aktivitasnya, OPZ sudah sepatutnya menjunjung tinggi aplikasi service execellent di dalam kesehariannya melayani muzakki serta mustahik, sehingga komplain dapatlah diminimalisir bahkan dapat ditiadakan dalam target waktu tertentu. Demikian salah satu hal
Tangerang(28/10). Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) bekerjasama dengan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Syarif Hidayatullah – Jakarta. Mengelar Talk Show “Peran Pemuda dalam Perkembangan Zakat : Amil adalah Profesi Pilihan” di Ruang Teater Lt 2 Gedung FSH UIN Ciputat. IMZ mengambil tema ini, karena pemuda memegang peranan yang sangat
Tangerang (20/10). Isu kemiskinan dan pemberdayaan kaum papa memang merupakan ’lahan’ yang subur dan hijau khususnya di negara berkembang seperti halnya di Indonesia. Kemiskinan merupakan multidimensi yang penangananya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pemicu kemiskinan yang ada di masyarakat biasanya adalah masalah kesenjangan, baik kesenjangan pendidikan, kesehatan serta rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk
Untuk pertama kalinya kegiatan World Zakat Forum — sebuah konferensi internasional yang membahas masalah perzakatan dunia digelar. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia ditetapkan sebagai tuan rumah. Kota Jogjakarta sebagai kota penuh sejarah di Indonesia pun dipilih untuk memperbincangkan isu-isu zakat kontemporer tingkat internasional. Menurut Prof Didin Hafidhuddin, Ketua Umum Badan Amil Zakat
SIARAN PERS Pernyataan Sikap Gerakan Masyarakat Peduli Zakat (GEMAZ) Menyikapi Pembahasan RUU Pengelolaan Zakat di DPR Tahun 2010 menjadi awal pertaruhan integritas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memenuhi janji dan komitmen mereka, terutama terkait dengan agenda legislasi. DPR periode 2009-2014 menargetkan pembahasan dan Pengesahan Undang-undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2010 sebanyak 70
