Posisi sebagai mayoritas ternyata belum tentu memberikan jaminan untuk mendapatkan “Special Treatment” bagi muslim di Indonesia, khususnya dari pemerintah. Hal terbaru yang menggambarkan hal tersebut adalah keinginan sebagian besar masyarakat muslim, yang diwakili oleh lembaga-lembaga zakat, tentang lahirnya kebijakan yang mengatur pengurangan kewajiban pajak setelah melaksanakan kewajiban zakat ternyata sangat tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari pemerintah.
Pemerintah melalui kementrian keuangan bahkan sangat menolak ide tersebut. Alasan yang dikemukakan adalah tentang resiko pengurangan pendapatan negara, walaupun sebenarnya belum melalui kajian yang memadai tentang alasan itu. Hal lain terkait dengan alasan resiko pengurangan pendapatan negara adalah pemerintah ternyata sangat menampikkan peran-peran yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat yang telah memberikan kontribusi besar dalam usaha penanggulangan kemiskinan, yang justru seharusnya digandeng pemerintah sehingga bisa tercipta sinergi dalam pembangunan nasional.
Alasan lain yang sempat mengemuka dari pemerintah adalah tentang kemungkinan adanya permintaan perlakuan yang sama dari penganut-penganut agama lain. Walaupun sebenarnya kita tidak menolak hal tersebut, asalkan penganut agama lain juga memberikan transparansi penggunaan dana-dana tersebut seperti yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat selama ini.
itulah beberapa hal yang mengemuka, yang disampaikan oleh narasumber (Bapak Yusuf Wibisono dan Dr. Haula Rosdiana, M.Si.) dalam diskusi publik perda zakat yang dilaksanakan IMZ di Hotel Sofyan tanggal 16 November 2010 lalu. untuk melihat lebih jelas tentang relasi zakat dan pajak terkait dengan aturan dan tata laksana di sebuah negara silahkan klik materi dibawah ini. 1. Relasi Zakat 2. Zakat Negara Demokrasi]]>