18
Mar
Ciputat, 18 Maret 2011
Antusiasme sebagian masyarakat Indonesia untuk memberikan bantuannya kepada para korban bencana di Jepang, menunjukkan bahwa bangsa ini masih punya kepekaan sosial. Lihat saja bagaimana seorang Elaine Low sanggup menyumbangkan hartanya sebesar Rp 7 miliar (Kompas Online, 17/03/2011). Di Hong Kong, per tanggal 14 Maret 2011 Dompet Dhuafa Hong Kong berhasil mengumpulkan HKD 12.058 dari para pejuang devisa di sana. Pengumpulan itu masih berlanjut hingga hari ini.
Menurut PIRAC, masyarakat Indonesia secara sosio-kultural memang memiliki tradisi berderma yang tinggi (PIRAC, 2002), jadi wajar bila masyarakat begitu antusias menunjukkan kepedulian terhadap musibah yang menimpa negara lain, walaupun di negeri sendiri juga memiliki banyak permasalahan. Lalu bila tingkat kepedulian sudah begitu baik, mengapa problem kemiskinan di Indonesia masih menjadi seperti benang kusut yang sulit diuraikan? Dalam banyak kasus, penghimpunan dana sosial masyarakat seringkali tidak diimbangi dengan penyaluran dan pendayagunaan dana yang baik. Dana lebih banyak dihabiskan untuk program-program karitatif (bantuan murni yang cenderung konsumtif) dibandingkan program berkelanjutan seperti pendampingan usaha atau pemberdayaan potensi si miskin. Program santunan, beasiswa pendidikan, bakti sosial, sunatan massal dan program karitatif sejenis, bukannya tidak layak untuk diberikan, namun para aktivis pengelola dana sosial seharusnya bisa lebih mengoptimalkan dana tersebut untuk memberikan ‘kail’ dibanding ‘ikan’. Namun di sinilah masalahnya, terkadang para aktivis pengelola dana sosial tersebut seperti kehabisan ide program. Minimnya kreativitas dan sulitnya mengelola program pemberdayaan, membuat program yang digulirkan selalu itu-itu saja dan sekadar memenuhi target: yang penting dana habis tersalurkan. Dalam hal kreativitas menyusun program pemberdayaan, para aktivis pengelola dana sosial terbagi menjadi 4 kelompok; 1. Aktivis yang kreatif. 2. Aktivis yang tidak kreatif namun mau belajar 3. Aktivis yang tidak kreatif dan tidak mau belajar 4. Aktivis yang tidak kreatif dan tidak tahu bahwa dirinya tidak kreatif Sayangnya, berdasarkan data Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), salah satu lembaga yang melakukan pengembangan kapasitas sumber daya lembaga pengelola dana sosial, jumlah aktivis kelompok pertama dan kedua masih menjadi minoritas. Data lembaga yang mengkhususkan dirinya pada kajian dan pelatihan manajemen zakat itu menunjukkan, bahwa antara rentang tahun 2006 – 2010, hanya 33% dari total lembaga pengelola dana sosial tingkat propinsi yang aktif mengikuti program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang dilaksanakan IMZ. Untuk tingkat kota dan kabupaten bahkan lebih rendah, 21% di tingkat kabupaten dan 17% di tingkat kota. Walau data yang disajikan IMZ hanya meliputi lembaga pengelola dana sosial Islam (zakat, infak, sedekah, wakaf dan lainnya), peta itu dapat menjadi informasi awal bahwa memang aktivis kelompok ketiga dan keempat masih menempati persentase tertinggi. Hanya kurang dari 50% lembaga bentukan pemerintah maupun inisiasi masyarakat yang mau belajar dan mengembangkan dirinya. Inilah yang menyebabkan rendahnya tingkat kreativitas lembaga dalam membuat program pemberdayaan. Banyak lembaga pengelola dana sosial yang mengeluhkan minimnya dana untuk membuat sebuah program pemberdayaan, padahal bila mengacu pada tradisi berderma masyarakat yang tinggi, alasan itu menjadi hal yang tidak masuk akal. Mungkin yang lebih tepat adalah, masyarakat sudah lebih cerdas untuk memilih, mana lembaga yang memiliki program lebih visioner dan kreatif dalam upayanya membantu fakir miskin. Bila lembaga seperti itu tidak ditemukan, masyarakat akan memilih menyalurkan dananya secara pribadi, langsung kepada fakir miskin. Karena bila hanya program bagi-bagi uang, itu bisa dilakukan sendiri tanpa harus melalui lembaga. Jadi jumlah dana yang bisa dihimpun dari masyarakat, sebenarnya berbanding lurus dengan kreativitas program yang bisa dihasilkan. Tinggal lembaga yang bersangkutan memilih, akankah menjadi lembaga yang membantu memberi solusi terhadap masalah kemiskinan, atau malah jadi lembaga yang turut berperan melestarikan kemiskinan. Ari Maulana Tulisan telah dimuat di : kompasiana.com]]>