25
Aug
Ciputat, 25 Agustus 2011
Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr. H. M Asrorun Niam, menilai, seharusnya para penyalur zakat (amil) mendapat upah dari pemerintah agar amil tidak mengambil keuntungan dari zakat tersebut.
Asrorun mengatakan, perlu adanya pengawasan dan audit syariah mengenai keuangan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, supaya penyampaian kepada orang yang menerima zakat (mustahik) dapat disalurkan dengan tepat.
“Mengenai besarnya upah, tidak dapat diukur dengan persentase, namun bayarannya itu sebesar posisinya amil pada saat dia mengelola zakat,” ujarnya saat peluncuran buku Himpunan Fatwa Zakat MUI di Jakarta, Rabu (24/8/2011).
Dijelaskan Asrorun, jika pemerintah tidak memberikan upah untuk amil, maka amil tersebut dapat memperoleh honor dari bagian zakat yang dikelolanya dengan sewajarnya.
Selain adanya audit dan pengawasan yang diperuntukan buat amil, lanjut dia, amil itu sendiri harus bisa memberikan panduan mengenai zakat kepada masyarakat dan buku Himpunan Fatwa Zakat MUI ini dapat dijadikan rujukannya.
Dikatakannya, amil memegang kunci yg sangat sentral dalam mendayagunakan dana zakat dalam menyalurkan ke mustahik guna menjadi rakyat yang sejahtera.
“Karena posisi amil itu sebagai jembatan antara pemberi zakat dan mustahik, amil juga harus bisa mendiagnosis keperluan yang dibutuhkan oleh calon mustahik,” tambah dia.
Misalnya, kata dia, mustahik membutuhkan modal usaha, jadi amil memberikan bantuan dalam bentuk uang guna membangun usaha mustahik.
Namun, kata dia, bila mustahik tersebut putus sekolah, amil menyalurkan dana bantuannya dalam bentuk beasiswa.
“Jadi, peran amil di sini sangat penting dalam pengelolaan dan penyaluran zakat, serta amil itu sendiri harus mampu mendiagnosis keperluan yang dibutuhkan mustahik,” tandasnya.
Sumber : inilah.com
]]>