• Phone: (021)-7418-607
  • info@imz.or.id
Stay Connected:

Ciputat, 12 Januari 2012

Meski memiliki areal yang cukup luas dan jumlah penduduk yang cukup besar, namun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih mejadi permasalahan dan tantangan tersendiri bagi aparat Pemerintah Kabupaten Padangpariaman.

Seperti diketahui, secara geografis luas daratan daerah ini setara dengan 3,15 persen dari luas daratan wilayah Provinsi Sumatera Barat. Sebesar 27,4 persen areal dipergunakan untuk lahan perkebunan rakyat, 21,61 persen untuk hutan, dan sawah seluas 20,24 persen.

Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan pekerja di Kabupaten Padangpariaman terbanyak pada tingkat pendidikan tidak tamat SD sebanyak 36.902 orang, selanjutnya 46.099 orang pada tingkat pendidikan SD dan hanya 9.178 orang berpendidikan di atas SMA. Dari tingkat kesejahteraan keluarga, sebanyak 7.895 keluarga berada pada tingkat pra sejahtera, 22.850 keluarga pada tingkat Sejahtera I, 31.991 keluarga pada tingkat Sejahtera II, 26.432 pada tingkat Sejahtera III, dan sebanyak 1.832 keluarga pada tingkat Sejahtera III Plus (Padangpariaman Dalam Angka 2010). “Menyikapi permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padangpariaman,” ungkap Bupati H Ali Mukhni kepada Padang Ekspres kemarin.

Pemkab Padangpariaman juga telah menyiapkan beberapa program strategis di antaranya ada yang telah, sedang berlangsung dan akan dilaksanakan. Di antaranya, program rehabilitasi dan reskonstruksi Pascagempa   30 September 2009 lalu. “Khusus untuk rumah masyarakat yang memperoleh bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi, saat ini masih ada sekitar 26 ribu rumah baik rusak berat maupun rusak sedang yang belum dibantu,” ungkap bupati.

Program lainnya, melanjutkan pembangunan kantor bupati dan sarana pemerintahan di Nagari Paritmalintang. Hal itu dilakukan sebagai wujud pemindahan ibukota Kabupaten Padangpariaman ke Nagari Paritmalintang. Selain itu, juga akan dilangsungkan pembangunan asrama haji di Nagari Sungaibuluah, Kecamatan Batanganai. Pembangunan jalan dari Bandara Internasional Minang Kabau (BIM)ke Perbatasan dengan Kota Pariaman, melalui jalur Ulakan. Melanjutkan pembangunan Jalan Lingkar: Duku-Palapa-IKK-Sicincin, melanjutkan pembangunan Irigasi Anai II untuk mengairi lahan pertanian seluas 6000 Ha meliputi Kecamatan Nan Sabaris, Sintuk Toboh Gadang dan Kota Pariaman. Program lain, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan pengembalian pelayanan KTP/KK secara online dari kecamatan. Selanjutnya sesuai dengan Program Nasional, mulai awal tahun 2012 akan diterapkan KTP eletronik (e-KTP). Di mana nantinya diharapkan satu penduduk hanya mempunyai satu nomor identitas. Di mana saat ini juga sudah dilaksanakan pedataan penduduk secara eletronik tersebut.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dari 126.530 jiwa penduduk Padang pariaman yang kurang mampu, sebanyak 8.040 jiwa sudah ditanggung kesehatannya melalui kegiatan Jamkesda yang dananya bersumber dari APBD Padang pariaman. Dan sebanyak 118.490 jiwa lainnya, ditanggung melalui program Jamkesmas Kementerian Kesehatan. Secara konsisten pemkab juga terus berupaya meningkatkan sumber daya masyarakat melalui pendidikan, disamping pembebasan biaya SPP SD dan SLTP, juga diberikan beasiswa kepada tamatan SMA/SMK/Aliyah yang berprestasi tetapi berasal dari KK kurang mampu, untuk biaya masuk/uang kuliah pertamanya di Perguruan Tinggi Negeri. Di sisi lain, di awal 2012 ini Pemkab mengkoordinir pembayaran dan penyaluran zakat profesi bagi PNS, khususnya Golongan III dan IV di lingkungan pemerintahan dan instansi vertikal lainnya.

Zakat ini lanjut bupati akan dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Padangpariaman sebagai amil yang dibentuk oleh pemerintah. Melalui harta zakat yang terkumpul ini juga akan memberikan bantuan yang besar kepada fakir miskin dan ashnaf (penerima zakat) lainnya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Padang Pariaman umumnya. “Namun demikian, berhubung keterbatasan dana di daerah, maka kita dari pemkab tentunya sangat mengharapkan bantuan berupa kegiatan dari provinsi. Saat ini, beberapa SKPD telah mempersiapkan usulan Program Kegiatan ke Provinsi.

Terutama sekali dukungan dari anggota DPRD Provinsi Sumbar Dapil IV untuk bisa mendukung dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat ini agar menjadi Program kegiatan yang ditanggung APBD provinsi, demikian pula dukungan dari DPRD Padangpariaman,” terangnya.

Sumber: Padang Ekspress

]]>