Diskusi yang bertajuk “Syari’ah Poverty Indicator” ini diikuti oleh lembaga-lembaga amil zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) di wilayah Jabodetabek. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penelitian yang sedang dilakukan oleh IMZ dalam upayanya menggagas sebuah indikator kemiskinan baru yang lebih operasional serta dinamis. Diskusi ini menghadirkan dua orang narasumber yakni DR.Ir Endah Murniningtyas, M.Sc selaku direktur penanggulangan kemiskinan BAPPENAS dan Prof.DR M Amin Suma, SH MA, guru besar Fakultas Syari’ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Acara dibuka oleh Ahmad Juwaini selaku Direktur Eksekutif Dompet Dhuafa Republika sekaligus sebagai Ketua umum Forum Zakat (FOZ). Dalam pemaparannya, Endah Murniningtyas mengakui bahwa kemiskinan merupakan suatu gejala yang kompleks serta dinamis. Untuk itulah diperlukan suatu penentuan standar penilaian yang juga mampu mengikuti kompleksitas dan dinamika kemiskinan tersebut. Karena sifatnya yang dinamis dan selalu berubah, maka indikator penilaian kemiskinan perlu ditinjau secara periodik. Sementara itu sebagai pakar syari’ah, Profesor Amin Suma menyoroti persoalan kemiskinan dari sudut pandang agama yang bersumber pada Alqur’an. Menurut beliau, Islam memiliki standar serta perhitungan yang tidak pernah bertentangan dengan watak karakter manusia. Alqur’an menjadi pedoman yang baku dan tidak bisa diamandemen. Terkait dengan persoalan kemiskinan, alqur’an menyebut kata “miskin” sebanyak dua puluh lima kali. Ini menunjukkan bahwa Islam menaruh perhatian serius terhadap persoalan ini. Beliau memberi penekanan bahwa kemiskinan harus dilihat dari aspek kepemilikan harta dan akses dalam memperoleh rizki. Diskusi ini menjadi menarik karena menghadirkan dua perspektif sekaligus dalam memandang kemiskinan yakni dari sudut pandang negara dan agama. Diharapkan nantinya ke depan akan terbangun saling pengertian dan saling melengkapi sehingga dapat secara produktif menghasilkan solusi-solusi bersama dalam mengentaskan persoalan kemiskinan di negeri ini. Pada sesi ke-dua yang berlangsung seusai makan siang, peserta workshop secara intensif mendiskusikan standar dan indikator yang digunakan untuk menilai kemiskinan. Perwakilan lembaga-lembaga yang datang mengemukakan standar dan indikator yang mereka pakai selama ini dalam menentukan sasaran bantuan. Tiap lembaga memiliki ukuran yang berbeda dalam menentukan siapa saja yang disebut “miskin” sehingga layak menerima bantuan atau menjadi subjek sebuah program. Badan amil zakat pertamina (BAZMA) misalnya, menekankan perlunya ukuran kemiskinan yang bersifat lokal. Tiap daerah memiliki karakteristik yang khas sehingga ukuran yang dipakai juga berbeda. Sementara itu perwakilan dari LKC (Layanan Kesehatan Cuma-Cuma) menegaskan bahwa faktor gaya hidup dan perilaku (phatologis) menjadi variabel yang penting untuk diperhatikan. Ini terkait dengan peran LKC yang bergerak dalam penanganan persoalan kesehatan. Perwakilan Masyarakat Mandiri (MM) menilai bahwa kemiskinan sebagai sebuah gejala juga terkait dengan dimensi mental. Hal senada juga dikemukan oleh perwakilan dari Kampoeng Ternak. Ada orang-orang yang berada dalam lapisan “kerak” kemiskinan yang pada kenyataannya sangat susah untuk diberdayakan. Hal inilah yang misalnya menyebabkan lembaga-lembaga tersebut memilih untuk memberdayakan orang-orang yang memang secara mental mau untuk maju. Pada akhir acara diskusi, Nana Sutisna selaku moderator diskusi yang juga merupakan peneliti IMZ menyimpulkan bahwa kemiskinan terkait erat dengan tiga dimensi yaitu dimensi ekonomi, sosial, dan budaya. Dimensi ekonomi berhubungan dengan pendapatan. Sementara dimensi sosial berkaitan dengan perilaku. Sedangkan dimensi budaya berhubungan dengan alam pikiran, sikap dan pandangan terhadap kehidupan, serta etos kerja seseorang.]]>
