Kemiskinan, Masalah Utama Umat Islam JAKARTA — Kemiskinan masih menjadi persoalan utama umat Islam. Tak hanya di Tanah Air, masalah serupa juga dihadapi umat Islam di seluruh dunia. Hal itu dikatakan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur, Imam Suprayogo, kepada Republika, Selasa (11/1). Penyebab utama kemiskinan di kalangan umat Islam, menurut Imam, adalah rendahnya pemahaman terhadap ajaran Islam yang menekankan kerja keras dan semangat perubahan.”Islam baru dipahami sebatas ritual, tapi perbaikan kualitas, keadilan, dan profesionalisme belum disentuh.” Karena itu, kata dia, diperlukan upaya reformulasi pemahaman umat terhadap ajaran dan nilai luhur Islam secara utuh, terutama melalui jalur pendidikan keagamaan. Lembaga pendidikan Islam perlu mengembangkan keilmuan secara menyeluruh, tidak hanya mencakup agama, tetapi juga penguatan sains, teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks ini, menurut Imam, pemerintah dan ormas Islam dituntut berani membuka diri untuk perubahan agar upaya pengentasan kemiskinan bisa diselesaikan secara kolektif. Hal senada diungkapkan Ketua Umum Persatuan Islam (Persis), Maman Abdurahman. Menurut dia, etos kerja umat Islam perlu ditingkatkan karena daya kreativitas masih sangat rendah. Dicontohkan, negara-negara Timur Tengah, meski tanahnya sangat tandus mereka berusaha memaksimalkan lahan yang ada. Hal seperti itu, dalam pandangan Maman, kurang diperhatikan oleh umat Islam di Tanah Air. Untuk mengentaskan kemiskinan, Maman berpendapat, negara harus menerapkan kebijakan yang berpihak kepada fakir miskin. Misalnya, mendorong ekonomi kerakyatan dengan mempermudah akses masyarakat memperoleh bantuan perkreditan. Peran ormas juga perlu digalakkan untuk memberikan penyuluhan dan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya etos kerja.
Potensi zakat
Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Didin Hafidhuddin, punya pendapat lain. Untuk mengentaskan kemiskinan, menurut dia, pemerintah harus mengubah kebijakan-kebijakannya sehingga berpihak ke masyarakat. Contohnya, menghidupkan kembali pasar-pasar tradisional. Potensi zakat, lanjut Didin, juga harus dimaksimalkan. Berdasarkan penelitian IDB (Islamic Development Bank), potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 100 triliun per tahun. Pemerintah sendiri menyerap Rp 73 triliun dari APBN sebagai dana pengentasan kemiskinan. “Semestinya, jika potensi zakat tersebut bisa dioptimalkan, pemerintah tidak perlu lagi menggunakan APBN, cukup memaksimalkan potensi zakat yang ada.”ed: wachidah handasah
Sumber : Republikaonline
]]>