Ciputat, 9 Desember 2011
Indonesia bisa belajar dari Filipina terkait dengan program penanggulangan kemiskinan yang telah mereka laksanakan secara serius, kata Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Tata Kelola Pemerintahan Sapto Waluyo. “Saya melihat sendiri Presiden Filipina Benigno Aquino Jr memberi sambutan dalam buku panduan yang dimiliki peserta ‘Pantawid Pamilyan Pilipino’, semacam Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia,” katanya dari Filipina saat menghubungi Antara di Bogor, Kamis (8/12). Sapto yang mengikuti studi banding bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dari Kantor Setwapres dan pelaksana PKH di pusat dan daerah, pada 5-9 Desember 2011. Ia juga mengatakan bahwa Presiden Aquino hadir dalam pernyataan kesediaan warga miskin Filipina untuk mengikuti program yang akan menanggulangi nasib mereka. “Pantawid”, katanya, telah digulirkan kepada 2,3 juta rumah tangga miskin (RTM) di Filipuna, di mana pada 2016 ditargetkan mencakup 4,6 juta RTM. Di Indonesia, kata dia, saat ini PKH baru mencapai 1,12 juta rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan pada 2014 ditargetkan menjangkau tiga juta RTSM. Ia mengemukakan, Menteri Kesejahteraan dan Pembangunan Sosial Filipina Corazon Juliano Soliman turut menyambut delegasi Indonesia. “Kami juga belajar dari Indonesia yang telah memulai PKH sejak 2007, sementara kami baru 2008,” katanya seperti dikutip Sapto. “Pantawid” diakui efektif oleh lembaga riset di kampus dan LSM independen. “Karena kami mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi mikro langsung presiden dan didukung beberapa kementerian atau lembaga,” kata Corazon seperti dikutip Sapto. Direktur Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemensos Heru Sukoco, yang menjadi pelaksana pusat PKH menyatakan optimisme tentang program PKH di Indonesia. “PKH bisa menjadi rujukan program kemiskinan secara terpadu, karena basis data RTSM yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statiti BOS menggunakan data yang sama, karena warga yang ingin kita entaskan mereka juga,” katanya. Selain itu, katanya, program pemberdayaan seperti kelompok usaha bersama (KUBE) dan PNPM harus berpatokan kepada data yang jelas. “Dari situ akan terjadi keterpaduan dalam menangani kemiskinan,” katanya.
Sumber : pelitaonline.com
]]>